Satu Vaksin Covid-19 Dibandrol Rp439.800, Erick Thohir: Sementara Berlaku untuk 18 Tahun ke Atas

”Kami tidak berhenti di dua negara itu, kami juga tetap mengontak kerja sama dengan negara-negara lain. Bio Farma dengan AstraZeneca dari Eropa ataupun dari Amerika Serikat bersama Bill & Melinda Gates Foundation yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan Amerika Serikat tetap kita lakukan,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengingatkan program vaksinasi Covid-19 harus dijalankan dengan tepat karena memiliki implikasi tidak hanya kepada anggaran tapi juga kondisi politik.

”Iya dan kita akan diskusi intensif, Kementerian Kesehatan pasti akan memberikan masukan rasional karena pengalaman dalam program vaksinasi karena pelaksanaan vaksinasi bisa menimbulkan hal yang tidak baik kalau tidak dilakukan dengan perencanaan yang tepat,” kata Terawan dalam rapat Komisi IX DPR RI.

Terawan mengatakan jika jumlah vaksin Covid-19 yang dihasilkan di awal berada dalam jumlah terbatas maka harus ada pengambilan keputusan mengenai siapa yang harus didahulukan mendapatkan vaksin tersebut. Kementerian Kesehatan harus mendasari keputusan tersebut dengan alasan yang benar dan tepat agar tidak menimbulkan kekacauan.

Selain itu, berbagai keputusan teknis yang rinci juga diperlukan seperti soal berapa juta vaksinasi bisa dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu. ”Kami harus detail sekali untuk masalah ini karena juga menyangkut impact politik, selain anggaran, karena tidak bisa langsung dalam sehari divaksinasi semua,” tegas Terawan.

Menanggapi penjelasan yang ada, Komisi IX DPR tetap mendesak Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyusun rancangan besar tentang vaksin Covid-19.

Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena menyebut rancangan itu termasuk soal kebutuhan infrastruktur pengembangan, kebutuhan anggaran dan rencana vaksinasi.

”Terhitug hari ini (kemarin, red) kami mendesak Komite Penanganan Covid-19 dan PEN membuat grand design vaksin Covid-19 termasuk kebutuhan infrastruktur pengembangan, kebutuhan anggaran, dan rencana vaksinasinya,” kata Melki membacakan simpulan rapat kerja.

Berikutnya, Komisi IX meminta Komite terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak dalam penanganan Covid-19, seperti TNI dan Polri, universitas, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak swasta.

Selain itu, Melki menyebut Komisi IX meminta Komite menjalankan tiga program prioritas secara terintegrasi dan mengalokasikan anggaran yang berimbang untuk penanganan di sektor kesehatan dan ekonomi.

”Mendorong Komite Penanganan Covid-19 dan PEN menjalankan tiga program prioritas secara holistik terintegrasi, yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh, termasuk adanya alokasi anggaran yang berimbang untuk penanganan di sektor kesehatan dan sektor ekonomi,” timpalnya.

Kemudian, Komisi IX mendorong Kemenkes terus meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium di seluruh daerah melalui optimalisasi penggunaan anggaran stimulus penanganan Covid-19 di bidang kesehatan.

Selanjutnya, Komisi IX meminta Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 memberikan data rincian realisasi dan rencana optimalisasi anggaran penangangan Covid-19. ”Kami di sini meminta paling lambat 31 Agustus 2020," timpal Melki. (tim/fin/zul/ful)

Sumber: