Enam Fraksi Soroti Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD

Dengan jumlah Belanja yang mengalami penurunan, Fraksi Partai Gerindra minta agar Pemerintah Kabupaten Tegal mampu membelanjakan anggaran secara efektif dan efisien, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Tegal yang berkeadilan.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Khikmah Riwayati meminta penjelasan terkait anggaran yang hanya kembali 50 persen yang digunakan untuk membiayai banyaknya kegiatan, padahal hasil refousing tidak dipakai mencapai 50 persen untuk penanganagan covid-19, kemudian, bagaimana sikap bupati terhadap OPD yang tidak bersedia melaksanakan kegiatan.

Di samping itu, Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Tegal berhati-hati dalam menggunakan anggaran covid-19, karena disinyalir banyak oknum yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dalam hal ini, Fraksi Partai Golkar minta agar anggaraan covid-19 digunakan secara tepat sasaran dan harus diantispasi adanya penyimpangan.

Adapun juru bicara Fraksi P3-Nurani Rakyat, Khamami meminta Pemkab Tegal selektif lagi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang benar-benar terdampak ekonominya karena covid-19. Terkait dengan naiknya Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD, Fraksi P3 Nurani Rakyat minta agar Pemkab memberikan rincian pembelanjaan pada Belanja Tidak Terduga.

“Kami mengapresiasi terhadap upaya Pemkab Tegal dalam memaksimalkan potensi yang ada dalam rencana perubahan pendapatan. Untuk itu, kami menyarakan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru dan memaksimalkan sumber pendapatan yang telah ada, khususnya pendapatan dari Hasil Retribusi Daerah yang mengalami deficit anggaran cukup besar sekitar 48,47 persen," sambungnya. 

Sedangkan juru bicaraFraksi Partai Demokrat–Sejahtera (Fraksi Desa), Bakhrun dalam pemandangan umumnya mengharapkan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memberikan penjelasan secara detail alasan-alasan yang menjadikan dasar pemikiran perubahan APBD.

Kemudian, adanya kerumunan masa selama pandemi covid-19 yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, seakan-akan perizinan hanya bersifat foramlitas saja.

Terakihir, Fraksi Desa minta Pemkab Tegal harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran covid-19, agar penggunaannya tepat sasaran pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dana selama masa pandemi. (adv/guh)

Sumber: