Bansos Jangan sampai Mubazir, Wapres Perintahkan Sri Mulyani Pantau Langsung Penyalurannya

Meski tidak disampaikan secara gamblang, namun sinyal ketidakberesan terhadap penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah, mulai tercium. Meski tidak disampaikan secara langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah memberikan isyarat agar kementerian dan lembaga terkait untuk membenahinya segera.

Belakangan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara langsung menitipkan pesan dan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memantau langsung prosedur hingga konsep yang digunakan dalam penyaluran PEN. Agar, hakikan dari program mulia ini mampu menghasilkan tujuan.

Wapres juga secara terang meminta Sri Mulyani menyiapkan skenario keuangan apabila penyerapan anggaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) sangat rendah dan bahkan tidak terserap.

”Saya minta tolong sekali, tolong Siapkan skenario kalau misalnya kementerian dan lembaga itu diperkirakan tidak bisa menyerap, kemungkinan ada strategi lain, misalnya realokasi; nanti itu seperti apa? Jadi untuk antisipasinya seperti apa kalau misalnya kemungkinannya tidak terserap,” papar Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Internal terkait Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di rumah dinas wapres Jakarta, Kamis (13/8).

Wapres juga secara tegas meminta jajaran menteri terkait untuk memikirkan strategi pemulihan ekonomi nasional apabila penyerapan anggaran terus melemah. ”Dan bila kita melihat dari data yang dipaparkan oleh Bu Menteri Keuangan, memang terlihat bahwa penyerapan anggaran kita, baik dari belanja K/L maupun dari anggaran PEN, penyerapannya masih sangat rendah,” timpalnya.

Realisasi belanja keseluruhan K/L tahun ini, lanjutnya, baru mencapai 48 persen dari bulan Januari hingga Agustus.

”Dari 10 K/L terbesar, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Kementerian Kesehatan itu penyerapannya terendah, yaitu 34,3 persen, 41,5 persen dan 43,6 persen,” tukasnya.

Sementara realisasi program PEN, baru terserap 21,8 persen atau setara Rp151,25 triliun dari total Rp695,2 triliun. ”Khusus untuk kesehatan, dari pagu Rp87,55 triliun itu baru terserap Rp7,14 triliun atau 8,1 persen dari pagu. Sementara untuk dukungan UMKM, dari pagu Rp123,47 triliun baru terserap Rp32,5 triliun atau 26,3 persen dari pagu," ujarnya.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta seluruh menteri memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan Covid-19 dan PEN yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

Turut mengikuti rapat telekonferensi itu ialah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Terpisah pengamat sosial Maruly Hendra Utama berharap kebijakan pemerintah yang bakal memberikan stimulus bagi pekerja perusahaan swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan harus benar-benar tepat sasaran guna meningkatkan daya beli warga.

”Saya bukan mempersoalkan besar kecilnya anggaran. Tapi stimulus bantuan tunai sangat berguna untuk mendorong laju konsumsi masyarakat karena dapat mendorong pemulihan dari sisi permintaan dan produksi. Namun, berbagai inisiatif stimulus ini perlu dipersiapkan secara matang,” jelasnya.

Hal yang palin mendasar adalany data pendistribusian sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan sebagaimana evaluasi atas bansos lainnya.”Pemerintah perlu memastikan desain bantuan bagi pekerja yang belum terjangkau, misalnya pekerja di sektor informal, melalui perluasan target bantuan tunai ini atau bansos lain yang telah berjalan,” imbuh Dosen Sosiologi Universitas Lampung itu.

”Stimulus bantuan tunai ini diharapkan turut meningkatkan serapan anggaran Pemerintah. Pasalnya, hingga semester I-2020, belanja negara telah terserap 39 persen, sementara realisasi serapan PEN masih sekitar 21,8 persen,” katanya.

Sumber: