Ekonomi Loyo, Dunia Usaha Minta Suntikan Modal Rp300 Triliun kepada Pemerintah

Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan pemerintah menggelontorkan stimulus modal kerja pada dunia usaha yang terdampk Covid-19. Total bantuan modal kerja yang dibutuhkan dunia usaha sebesar Rp303,76 triliun.

Ketua Kadin Rosan P Roeslani menyampaikan, bahwa jumlah tersebut untuk lima sektor yang berada di bawah Kadin, yakni dari API (tekstil), Gapmmi (makanan dan minuman), Aprisindo (alas kaki), Gabel (elektronik), PHRI (hotel dan restoran).

"Mereka menyampaikan kebutuhan mereka berdasarkan demand yang ada di mereka," katanya dalam video daring, kemarin (28/7).

Dia melanjutkan, bahwa stimulus modal kerja itu diperlukan untuk enam bulan ke depan, sehingga kelima sektor dapat melanjutkan operasionalnya kembali. Rosan merinci jumlah Rp303,76 triliun akan diposkan ke mana saja.

"Untuk tekstil kurang lebih Rp141,5 triliun, makanan dan minuman Rp100 triliun, sektor alas kaki Rp40,5 triliun, hotel dan restoran ini angkanya Rp21,3 triliun, elektronik dan alat-alat rumah tangga Rp407 miliar," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan jaminan kepada perbankan agar bisa leluasa memberikan pinjaman kepada dunia usaha. Menurutnya, keraguan perbankan memang sebuah kewajaran mengingat dalam kondisi sulit seperti ini.

"Karena mereka (perbankan) melihat ini risiko kredit yang masih dikhawatirkan, tidak semata-mata liquidity risk, kalau liquidity risk mereka melihat masih oke terutama bank-bank besar, tapi credit risk," ucapnya.

Dia menyarankan, pemerintah bisa menanggung 80 persen penjaminan agar stimulus modal kerja dapat dikucurkan. Sementara sisanya, 20 persen dijamin oleh pemerintah.

"Pembiayaan dunia usaha itu juga perlu dipikirkan, dianggarkan juga. Karena kita harus ingat kontribusi dunia usaha terhadap pajak itu kurang lebih 87 persen," katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani sebelumnya mengatakan, modal kerja memang masih menjadi permasalahan besar saat ini. Menurut dia, dunia usaha masih belum melihat arah jelas dari implementasinya.

"Modal kerja ini dialokasikan belum jelas, jadi antara iya atau enggak. Karena kami tanyakan (ke OJK) yang Rp30 triliun yang dieksekusi oleh Kementerian Keuangan untuk apa? Ternyata itu memang betul untuk UMKM," ujarnya.

Hariyadi menekankan, korporasi dengan ukuran lebih besar juga membutuhkan tambahan stimulus yang tidak kalah dari UMKM. Sebab dunia usaha pun sama terdampak Covid-19.

"Kami masih butuh langkah lebih lanjut dari pemerintah bagaimana stimulus untuk mendorong supaya korporasi bisa segera bergulir kembali," katanya. (din/zul/fin)

Sumber: