Lagi Pandemi, Duit Negara Rp1,4 Triliun untuk Beli APD Pilkada Serentak Disetujui

Dia menambahkan, setiap petugas juga perlu dibekali vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian, bagi petugas yang bertugas di TPS juga harus memakai masker sejak dari rumah hingga di TPS.

KPU juga ingin pemilih dapat disediakan masker, sabun pencuci tangan cair, dan gentong air pada setiap TPS. "KPU juga ingin menerapkan aturan dilarang bersalaman, dilarang berdekatan guna mematuhi physical distancing," imbuhnya.

Arief juga mengungkapkan berdasarkan data terakhir yang diperbarui pada 9 Juni 2020, jumlah pemilih dalam Pilkada 2020 mencapai 106.774.112 orang. Dengan asumsi menggunakan batasan maksimal 500 pemilih per TPS, maka berdasarkan data tersebut, KPU memperkirakan jumlah TPS sebanyak 304.927 tempat di seluruh Indonesia.

Terkait desakan penundaan Pilkada, Arief menjawab pemilihan dapat ditunda jika persyaratan yang diajukan KPU tidak bisa dipenuhi. Dia menegaskan pilkada bisa berjalan pada 9 Desember 2020 jika ada jaminan anggaran dan kebutuhan protokol kesehatan bisa disediakan tepat waktu.

"Kami sudah menyampaikan beberapa hal itu. Kami katakan tentu berat dan mungkin bisa menjadi tidak dapat dilaksanakan pilkada pada Desember 2020, kalau jaminan ketepatan tersebut tidak bisa direalisasikan," paparnya.

Dia mencontohkan peralatan pelindung diri atau protokol kesehatan lainnya harus benar-benar tepat waktu sampai pada petugas tingkat terbawah KPU yang bekerja di lapangan. Saat ini, lanjut Arief, KPU terus mempersiapkan Pilkada sesuai dengan kesepakatan. Yakni hari pemungutan suara digelar 9 Desember 2020.

"Beberapa Peraturan KPU tentang tahapan dan pilkada dalam situasi COVID-19 terus kami kebut. Semoga sebelum 15 Juni sudah selesai," ucapnya.

Kemudian, pada 15 Juni 2020 tahapan pilkada yang sempat tertunda sudah bisa dimulai kembali. Dia juga minta anggaran dan peralatan protokol kesehatan yang direalisasikan tepat waktu. Selain soal peraturan, KPU juga sedang mengatasi kekurangan penyelenggaraan di tingkat Ad-Hoc.

KPU kekurangan 385 orang tingkat PPK dan PPS yang akan bertugas di lapangan menyelenggarakan tahapan pilkada. "Ada yang meninggal dunia, ada yang tidak memenuhi syarat dan ada yang mengundurkan diri," tandasnya. (rh/zul/fin)

Sumber: