Presiden Jokowi Didesak Copot Luhut, Menkes, dan Mensos

Pemerintahan Presiden Jokowi dianggap gagal menangani pandemi virus corona atau covid-19 saat ini. Karenannya, mulai muncul desakan-desakan dan isu reshuffle dengan mengganti sejumlah menteri yang dianggap tidak becus bekerja.

Saat ini mulai muncul sejumlah nama-nama yang santer disebut-sebut publik, karena dianggap layak dilengserkan Presiden Jokowi.

Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Miftahul Adib berpendapat, jika reshuffle dilakukan, Presiden Jokowi harus lebih dulu mengganti tiga menterinya yaitu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Ketiga menteri itu yang harusnya dicopot Jokowi karena penanganan corona jadi simpang siur,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5) kemarin.

Adib punya alasan mengapa tiga menteri itu yang harus diganti oleh Jokowi. Pertama Luhut, menurut Adib, sebagai Menko, purnawirawan jenderal bintang empat itu penyumbang terbesar kebijakan penanganan corona di Indonesia simpang siur.

“Contoh ketika PSBB harus dikerjakan, justru kebijakanya kontraproduktif dengan pemda yang menerapkan PSBB, seperti tetap dioperasikanya KRL, padahal Pemprov DKI dan Jabar sepakat untuk menutup lantaran dari situ potensi penularan Covid-19 sangat besar. Tapi dianulir oleh Luhut,” jelas Adib.

Tidak cuma itu kata Adib, Luhut juga seolah memberikan karpet merah kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ditengah maraknya PHK akibat pandemik Covid-19.

“Ini juga tidak bagus bagi Presiden Jokowi dengan janji kampanye yang akan memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat,” tekan Adib.

Kemudian, Menteri Sosial Juliari Batubara. Perannya sebagai Mensos sebetulnya cukup vital dan central, lantaran menyangkut distribusi Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemik Covid-19.

“Dan sampai detik ini penyaluran Bansos masih menjadi persoalan, antara pusat dan daerah tidak ada kesingkronan data sehingga ketika PSBB sudah jilid ketiga, Bansos itu belum merata dan amburadul. Ini harus dievaluasi,” ujar Adib.

Kemudian, mengapa Menkes Terawan juga harus dicopot. Adib berpendapat, cermin pemerintah menangani pandemik corona tidak lepas dari kinerja Menkes.

“Makanya ketika pemerintah harus berdamai dengan corona ketika pemerintah harus menumbuhkan sikap the new normal itu justru menciptakan ketidakpastian ini yang harus dan menurut saya dievaluasi oleh Jokowi karena bagaimanapun kita harus tau bahwa krisis kesehatan corona ini berimbas kepada ekonomi sosial dan keamanan,” pungkas Adib. (rmol/pojoksatu/zul)

Sumber: