Ringkasan Cepat:
- Langkah Serap Aspirasi: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar dialog terbuka bersama perwakilan serikat buruh/pekerja dan Apindo Jateng di Semarang, Selasa 3 November 2026 malam.
- Usulan Berbasis KHL: Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) menyerahkan hasil kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selama 7 bulan berbasis data resmi DEN, Kemnaker, dan BPS sebagai acuan penentuan UMP/UMK 2027.
- Sorotan Isu Tenaga Kerja: Buruh mendesak evaluasi sistem kontrak pendek garmen, penghapusan batas usia pelamar kerja, dan jaminan ruang bagi pekerja disabilitas, sementara pengusaha menyoroti kendala logistik pelabuhan.
- Data Ketenagakerjaan Jateng: Disnakertrans Jateng mencatat per 3 November 2026 terdapat 623.180 perusahaan dengan total 2.071.753 tenaga kerja terdaftar.
SEMARANG, radartegal.com- Langkah responsif diambil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjembatani kepentingan pekerja dan pelaku usaha jelang penentuan standar pengupahan tahun depan. Ruang komunikasi terbuka dibangun demi menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Menjelang penetapan UMP dan UMK 2027, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar pertemuan dan dialog intensif bersama perwakilan serikat buruh, serikat pekerja, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Front One HK, Kota Semarang, Selasa 3 November 2026 malam.
Langkah ini ditempuh untuk menyerap berbagai aspirasi dan masukan krusial mengenai pengupahan serta isu ketenagakerjaan daerah. Dialog diselenggarakan sembari menunggu regulasi resmi penetapan UMP, UMK, dan upah sektoral tahun 2027 yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Raih Rekor MURI Pengumpulan Minyak Jelantah!
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Instruksikan Penyisiran Menyeluruh Sisa Karhutla Gunung Lawu
Gubernur menegaskan bahwa sinergi antara dunia usaha dan kesejahteraan pekerja menjadi fondasi utama dalam menjaga iklim investasi yang sehat di Jawa Tengah.
Dialog Ahmad Luthfi Bersama Buruh dan Pengusaha di Semarang
Pertemuan intensif tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk menggali masalah dari akar rumput. Hasil masukan dari buruh maupun pengusaha akan dijadikan bahan koordinasi dan acuan kerja Dewan Pengupahan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk selalu membuka pintu komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan industrial di Jawa Tengah tanpa batasan waktu.
"Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di tempat kita berkaitan erat dengan hubungan industrial yang kondusif. Jadi saya siap buka dialog kapan pun," kata Luthfi saat dialog.
BACA JUGA: Kebakaran Gunung Sumbing Padam, Ahmad Luthfi Minta Percepat Rehabilitasi
BACA JUGA: Terapkan Kolaborasi Kampus, Kepemimpinan Ahmad Luthfi Dinilai Membumi
Gubernur meminta seluruh pihak memberikan masukan dan kajian komprehensif sebelum rekomendasi upah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan karakter serta kondisi riil masyarakat pekerja di setiap daerah.
"Beri kami masukan sebelum kabupaten/kota membuat keputusan atau rekomendasi terkait upah minimum, kasihkan ke saya, biar nanti saya koordinasikan. Buat kajian biar saya bisa bicara dengan kabupaten/kota. Jenengan yang tahu karakter buruh di masing-masing daerah," katanya.
Aspirasi KHL Buruh, Isu Batas Usia, hingga Kendala Logistik Pengusaha
Dalam forum dialog tersebut, berbagai serikat pekerja menyampaikan masukan tertulis dan lisan. Salah satu sorotan utama datang dari Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) melalui perwakilannya, Pratomo Hadinata.