TEGAL, radartegal.com — Langkah pengawalan Sensus Ekonomi 2026 terus dimaksimalkan demi menghimpun basis data usaha yang valid. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Komisi X DPR RI resmi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kota Tegal, Jawa Tengah.
Agenda strategis ini berfokus memantau jalannya pengumpulan data lapangan yang bergulir sejak pertengahan Juni hingga tenggat akhir Agustus 2026.
Sensus Ekonomi 2026 memainkan peran kunci dalam memotret peta pergerakan dunia usaha saat ini. Pertumbuhan sektor digital yang amat masif menjadi salah satu fokus pendataan agar potret perekonomian nasional tercatat secara utuh.
Urgensi Sensus Ekonomi 2026 Bagi Kebijakan Publik
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri, menegaskan kedudukan vital agenda sepuluh tahunan ini. Sensus Ekonomi berdiri sejajar dengan dua pendataan besar lainnya milik BPS, yaitu Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian.
BACA JUGA: Wali Kota Tegal Hadiri Rakorda BPS: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Petunjuk Kebijakan Daerah
BACA JUGA: Rakorda SE 2026: Pemkot Tegal Siap Sukseskan Sensus Ekonomi
Peta perekonomian yang dihasilkan dari proses ini akan menjadi navigasi utama bagi pengambil kebijakan. Mulai dari aras pemerintah kota, kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat bersandar pada data tersebut.
"Sensus Ekonomi sangat penting untuk memberikan arah kebijakan pemerintah di semua tingkatan: kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat," ujar Fikri.
Guna memastikan kelancaran proses pendataan, Fikri mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar menyambut kehadiran petugas secara kooperatif. Pengisian data yang jujur dan transparan amat menentukan kualitas hasil akhir.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai aspek keamanan data personal maupun tempat usaha. Seluruh kerahasiaan informasi dijamin oleh undang-undang dan sama sekali tidak dikaitkan dengan instrumen perpajakan ataupun tindakan hukum.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Libatkan 36.891 Petugas di Jateng
BACA JUGA: Libatkan 1.500 Petugas, Tim Sensus Ekonomi 2026 Siap Sisir 14 Kecamatan di Pemalang
"Masyarakat tidak perlu ragu atau takut. Ini adalah pendataan murni BPS untuk membentuk database yang akurat dan tidak bias. Jangan sampai informasi yang tidak tepat justru merugikan masyarakat, misalnya dalam penyaluran bantuan sosial," tambah Fikri.
Sebagai pedoman ringkas bagi warga, Fikri turut mengapresiasi kampanye konsep TIAR yang diusung oleh BPS. Yakni, terima petugas dengan baik, isi jawaban secara jujur dan rahasia, jaminan hukum perlindungan data warga.
Progres Nasional Sensus Ekonomi 2026 Tembus 87 Persen
Pengumpulan data perekonomian secara nasional menunjukkan tren progresif. Direktur Statistik Harga BPS RI, Sapono, menyebutkan capaian pendataan nasional saat ini sudah mendekati angka 87 persen