Radartegal.com- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan jika Bus Trans Jateng tidak untuk kepentingan bisnis. Meski dia setuju jika layanan tersebut rencananya akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
Ahmad Luthfi menegaskan hal tersebut saat menerima jajaran Dinas Perhubungan Jateng di kantornya pada Jumat, 21 November 2025. Menurutnya, Bus Trans Jateng yang dikelola oleh pemerintahannya tidak untuk kepentingan bisnis.
"Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dikelola secara BLUD," kata Luthfi.
Diketahui, sejak diluncurkan tahun 2017, Bus Trans Jateng kini mengoperasikan 7 koridor dengan 115 bus dan melayani 40% kabupaten/kota di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Pembayaran Bus Trans Jateng Dimodernisasi, Penumpang Bisa Beli Tiket Tunai dan Non-Tunai
BACA JUGA: Penghargaan Radar Tegal Award 2025, Kiprah Gubernur Ahmad Luthfi Majukan Jawa Tengah
Koridor-koridor ini mencakup Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, hingga Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Adapun untuk target tahun 2030 akan menjadi 12 koridor Bus Trans Jateng yang menjangkau 62,86% wilayah Jateng.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arif Djatmiko menyampaikan, terus meningkatkan pengelolaan Trans Jateng di wilayahnya.
Sebab, perkembangan Bus Trans Jateng sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan tren positif.
BACA JUGA: Tinjau Longsor di Banjarnegara, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pastikan Huntara Siap dalam 3 Hari
BACA JUGA: Seribu Keluarga di Jawa Tengah Lulus PKH, Gubernur Dorong Kemandirian Warga
“Tahun kemarin (2024) saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” jelasnya.
Rencananya, lanjut Arif, Bus Trans Jateng akan diintegrasikan dengan moda transportasi lain. Rencananya akan diintegrasikan dengan angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.