TEGAL, radartegal.com - Fraksi PKB DPRD menolak wacana kebijakan 5 hari sekolah di Tegal. Sebab, itu akan membawa dampak bagi perkembangan perilaku anak dan mematikan keberadaan Madrasah Diniyah.
Anggota DPRD Kota Tegal Fraksi PKB H. Eko Susanto mengatakan jika kebijakan itu dipaksakan, maka pembelajaran di sekolah umum akan berlangsung hingga sore hari. Sehingga, mereka tidak akan belajar di Madrasah Diniyah dengan alasan sudah letih.
"Kalau siswa sudah sekolah seharian, maka mereka pastinya jarang yang melanjutkan di Madrasah yang mengajarkan keagamaan. Karena mereka sudah merasa letih," kata sekretaris Komisi I DPRD Kota Tegal itu.
Jika siswa sudah tidak mau belajar di madrasah, kata Eko, akan berpengaruh terhadap perilaku mereka. Mungkin, tidak langsung dirasakan namun, 5-10 tahun mendatang akan terlihat.
BACA JUGA: Minta Disdik Dorong Siswa Masuk Pendidikan Madrasah, FKDT Temui Komisi 1 DPRD
BACA JUGA: Masuk di Komisi VIII, Anggota DPR RI Ini Akan Perjuangkan Kesejahteraan Guru Madrasah
Selain itu, kata Eko, jika kebijakan 5 hari sekolah diterapkan, maka akan mematikan keberadaan. Sebab, sudah tidak ada lagi siswa yang mau belajar di sana.
"Kalau sudah tidak ada siswa yang mau belajar, pasti keberadaan madrasah lambat laun akan tersingkir," tandasnya.
Seharusnya, kata Eko, Pemkot mendorong agar siswa-siswa SD dan SMP agar masuk ke madrasah. Bukan malah sebaliknya, memberlakukan 5 hari sekolah yang justru akan mematikan keberadaan Madrasah.
"Saya mengusulkan kepada Disdik untuk mengeluarkan surat edaran. Agar siswa jenjang SD dan SMP supaya mengikuti Marasah Diniyah di luar pendidikan formal agar meningkatkan pemahaman keagamaan," ujarnya.
BACA JUGA: Disdik Larang Sekolah di Tegal Wajibkan Kegiatan Studi Tour
BACA JUGA: 250 Eks Anak Putus Sekolah di Tegal Semangat Ikuti Jambore Pendidikan Kesetaraan
Eko menambahkan pihaknya meminta agar dinas komitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan pada rapat koordinasi dengan DPRD belum lama ini. Saat itu, imbuh Eko, rapat menyepakati menolak wacana itu dan tetap mendukung kebijakan 6 hari sekolah.