"Tidak hanya Dana Desa, bantuan sosial berupa PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (bantuan pangan non tunai) juga ditilep oleh sekelompok oknum desa. Bantuan untuk petani juga tidak diberikan oleh kades," kata Haji Edi, usai melakukan audiensi dengan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman.
Selain ketahanan pangan, kades juga diduga mengembat anggaran untuk lembaga pendidikan madrasah diniyah mulai dari PAUD hingga TK. Termasuk subsidi yang mestinya diterima oleh guru ngaji, tapi tidak diberikan selama beberapa tahun.
Dia mengungkapkan, hasil audit sementara yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal ditemukan bahwa PKH dan BPNT yang diduga diselewengkan sebanyak Rp54 juta.
Namun, jumlah itu belum final. Disinyalir jumlahnya masih bertambah.
Sedangkan untuk DD, Edi menyebut sekitar Rp1,3 miliar yang terhitung sejak 2018 lalu. Karena itulah, masyarakat mendesak Bupati Tegal agar segera memberhentikan Umar Utsman sebagai kades Balaradin.
"Warga sepakat agar Kades Balaradin dipecat," tegasnya.
Kepala Dinsos Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan didampingi Sekretarisnya membenarkan jika ada 10 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak menerima BPNT.
Total nominalnya sekitar Rp54 juta. Namun, pemeriksaan itu masih tahap awal.
"Kemungkinan masih ada lagi," ucapnya.
Sementara, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman di hadapan para pendemo mengaku memang sudah menerima aduan warga Balaradin sejak pertengahan Maret 2025. Bahkan, pihaknya juga sudah mendisposisikan kepada Inspektorat, dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.
"Kami minta Inspektorat agar secepatnya menyelesaikan pemeriksaan ini. Harus menjadi prioritas," tegasnya.
Selain Inspektorat, Ischak juga sudah berkoordinasi dengan Polres Tegal. Pihaknya berharap agar Dana Desa dilaksanakan sesuai dalam APBDes.
"Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan regulasi," pintanya.
Sementara, saat disinggung jika Kades Balaradin terbukti menggelapkan Dana Desa, Ischak berujar akan menindak sesuai regulasi.
"Kita tunggu hasil audit dulu. Nanti kalau sudah ada hasilnya, baru ada tindakan tegas," kata Ischak.