KLATEN, radartegal.com- Demi mewujudkan Asta Cita yang dicanangkan oleh pemerintah, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengajak pemerintah desa untuk ikut berperan aktif.
Hal itu disampaikan Nana saat menghadiri acara Peringatan Hari Desa di Desa Ponggok Kabupaten Klaten, pada Rabu 15 Januari 2025.
Acara tersebut, diikuti ribuan kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam organisasi Desa Bersatu.
Acara ini juga dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Paiman Raharjo dan sejumlah tokoh lainnya.
BACA JUGA: Tunjukkan Tren Positif, Pj Gubernur Jateng Ungkap Capaian Kinerja 2024 saat Refleksi Akhir Tahun
BACA JUGA: Masa Tenang Pilkada 2024 Sampai Besok, Pj Gubernur Jateng: Kesempatan untuk Merenung
"Di tahun 2025 pemerintah berencana berhenti mengimpor empat komoditas yaitu beras, jagung, gula, garam (konsumsi)," kata Nana.
Menurut Nana, hal itu menjadi kesempatan bagi warga desa di Jateng untuk terlibat lebih aktif untuk mewujudkan asta cita dalam aspek swasembada pangan. Apalagi, Jawa Tengah juga menjadi salah satu wilayah penumpu pangan dan lumbung padi nasional.
"Ini hal positif yang harus kita ambil maknanya. Para petani yang selama ini terus kita bimbing, diharapkan mampu memberikan produktivitas pertaniannya untuk lebih baik," ucapnya.
Peringatan Hari Desa Nasional 2025
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Nana menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu Asri Anas yang telah memilih Desa Ponggok, Klaten sebagai lokasi Peringatan Hari Desa Nasional 2025.
"Desa ini sangat mandiri dan sudah maju. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp19 miliar setahun. Bahkan, menjadi percontohan nasional terkait pengelolaan BUMDes dan pariwisata terbaik," ucap Nana.
Ketua Umum DPP Desa Bersatu Asri Anas dalam sambutannya menuturkan pemilihan Desa Ponggok sebagai lokasi peringatan, diharapkan memberi motivasi kepada desa lainnya.
"Obsesinya tidak hanya desa mandiri yang bisa keluar dari kemiskinan. Tapi desa bisa membiayai dirinya sendiri, tanpa bergantung APBN," katanya.