BREBES, radartegal.com - Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes menggandeng Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus) dalam mengelola buku di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi buku yang ada di JDIH Bagian Hukum Setda Brebes.
Demikian disampaikan Subkor Bankum Bagian Hukum Setda Brebes Betty Nurbaety, Senin 25 November 2024.
Menurut Betty, kerja sama dengan Dinarpus ini untuk mempermudah dalam penataan buku yang ada di Perpustakaan JDIH. Sehingga nantinya bisa mempermudah pembaca dalam mencari buku.
BACA JUGA: Belajar Soal JDIH, Bagian Hukum Setda Brebes Studi Tiru ke Purbalingga dan Banyumas
BACA JUGA: Gencarkan Promosi JDIH Kabupaten Brebes, Bagian Hukum Pasang Spanduk dan Benner
"Jadi kalau ada pembaca buku yang datang ke perpustakaan JDIH bisa mudah dan cepat mencari buku yang diinginkan," ujarnya.
Penataan Perpustakaan JDIH Brebes
Dia menambahkan, selain mempermudah pembaca dalam mencari buku, kerja sama ini untuk memperindah penataan buku yang ada di Perpustakaan JDIH. Sehingga, penataannya tidak semrawut.
"Kalau penataannya rapi, kan enak dilihatnya, sehingga pembaca juga akan lebih nyaman," ucapnya.
Ke depan, lanjutnya, pihaknya juga akan terus melakukan penataan dalam memudahkan pembaca yang ingin membaca di Perustakaan JDIH. Semakin baik penataannya, diharapkan pembaca yang datang akan lebih banyak lagi.
"Tentu kita akan terus memperbaiki layanan yang ada di Perpustakaan JDIH ini, biar semakin baik," pungkasnya.
BACA JUGA: Gelar Pembinaan JDIH, Bagian Hukum Setda Brebes Gembleng Perwakilan Desa
BACA JUGA: Pengelolaan Semakin Baik, JDIH Pemkab Tegal Jadi yang Terbaik ke 4 Tingkat Nasional
Studi tiru pengelolaan JDIH
Sebelumnya, Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes melakukan studi tiru ke Kabupaten Purbalingga dan Banyumas. Kegiatan yang diikuti sejumlah pegawai Bagian Hukum ini, untuk belajar soal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Subkor Bankum Bagian Hukum Setda Brebes Betty Nurbaety mengatakan, tujuan dari studi tiru ini untuk mempelajari berbagai pengalaman terkait penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).