BREBES, radartegal.com- Senin, 26 Agustus 2024, Aliansi Mahasiswa Brebes menggruduk kantor DPRD Brebes.
Kedatangan mereka membawa dua tuntutan yang disampaikan ke anggota dewan terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kedua tuntutan Aliansi Mahasiswa Brebes itu yakni meminta anggota DPRD Brebes menyatakan sikap yang ditandatangani materai untuk menyampaikan agar DPR RI tidak lagi melaksanakan rapat-rapat dengan tujuan untuk mengubah undang-undang terkait Pilkada berkaitan dengan dikeluarkannya PKPU Nomor 10 Tahun 2024. Kedua menolak dengan tegas adanya pembahasan-pembahasan Perpu yang berpotensi menjasi masalah. BACA JUGA: Aliansi Mahasiswa Tiga Daerah Sampaikan 5 Tuntutan, Minta Batalkan Revisi RUU Pilkada BACA JUGA: Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tegal Turun ke Jalan Jelang Pemilu 2024, Korlap: Jangan Termakan Hoaks! Tuntutan tersebut, disampaikan saat puluhan mahasiswa menggelar aksi orasi damai di depan Kantor DPRD Brebes. Kedatangan mereka disambut oleh Fraksi Anggota PKB Haryanto didampingi Anggota Fraksi PDI Perjuangan M Faezal Atamimi. Pembacaan dua poin tuntutan tersebut, merupakan desakan dari Aliansi Mahasiswa Brebes. Di antaranya, PMII Brebes, BEM UMUS, BEM STAIB dan BEM FKIP. BACA JUGA: Wapres Ma'ruf Amin Dianggap 'Mencla-Mencle', Aliansi Mahasiswa: Ulama Kok 'Paksa' Umat Disuntik Vaksin Haram BACA JUGA: Di Depan Istana Wakil Presiden, Aliansi Mahasiswa Tolak Vaksin Booster: Wapres-kan Ulama Bahkan, aksi orasi yang mendapat pengamanan dari personel Polres Brebes itu. Berlangsung damai, dan langsung diterima perwakilan anggota DPRD Brebes. "Sebagai kepanjangan tangan dari suara rakyat, kami datang ke Gedung DPRD Brebes untuk menyampaikan aspirasi dalam mengawal Putusan MK tentang Pilkada," ungkap perwakilan mahasiswa, Deni Irawan.