RADAR TEGAL - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih berfokus pada pengendalian inflasi.
Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Nana Sudjana AS, MM, mengatakan untuk mengendalikan inflasi beberapa upaya terus dilakukan oleh jajarannya.
Selain itu, lanjut Nana, beberapa prioritas di Jateng seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan sektor pertanian juga terus dikerjakan.
"Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengendalikan inflasi antara lain dengan menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar. Ppemberian bantuan sosial, penguatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Penyediaan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan atau Bus Trans Jateng dengan tarif terjangkau. Peningkatan produktivitas dan cadangan pangan serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota," katanya saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin 25 September 2023.
BACA JUGA:Polisi Amankan 4 Siswa yang Terlibat Tawuran Antar Pelajar yang Menewaskan Satu Orang
Terkait kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, menurutnya, persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 10,77 persen.
Jumlah itu turun 0,21 persen dibanding September 2022 sebesar 10,98 persen.
Penurunan tersebut dilakukan dengan terus berupaya melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Berdasarkan hal itu, kemiskinan tahun 2023 diupayakan untuk mencapai target pada kisaran 9,86 - 9,05 persen.
BACA JUGA:Jabat Kepala Kantor Perwakilan BI dan Nahkodai BMPD Jateng Wilayah Tegal, Mawardi Siap Jaga Inflasi
BACA JUGA:Bagaimana Cara Galbay Pinjol yang Aman? Pastikan Jangan Panik Dulu
Sementara tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah periode Februari 2023 adalah sebesar 5,24 persen. Turun 0,51 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022 yang sebesar 5,75 persen akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan hal tersebut, tingkat pengangguran terbuka sampai dengan akhir tahun 2023 ditargetkan turun menjadi sebesar 5,48 - 4,80 persen.
"Upaya percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta pengangguran di Jawa Tengah diupayakan antara lain melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan. Stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, listrik murah. Pemberian kontribusi jaminan pembiayaan kesehatan serta bantuan sosial berupa hewan ternak dan alat pertanian. Selain itu adanya bantuan stimulan modal usaha dan pelatihan kerja untuk peningkatan SDM," jelas Nana.