Ketua IMCAA Kabupaten Pemalang Hengky Wijaya berharap pemerintah yang melakukan pembinaan dan bukan oleh APH.
Namun demikian, apabila pembinaan itu tetap dilakukan oleh APH, maka seharusnya untuk saling koordinasi.
Sehingga dapat dipastikan perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah berizin dan dapat menempatkan pekerja migran ke luar negeri.
IMCAA sendiri dalam upaya mengantisipasi perusahaan-perusahaan yang ilegal, secara tegas tidak punya kewenangan soal itu.
BACA JUGA:Cerita Korban Kasus TPPO di Pemalang, Sempat Kerja Tapi Gaji 500 Dolar Belum Dibayar
Namun sebagai assosiasi awak kapal menghimbau kepada anggota-anggota untuk tetap mengikuti prosedur di dalam melakukan penempatan awak kapal ke luar negeri.
"Jikapun masih ada perusahaan-perusahaan yang ingin berusaha dalam ke agenan awak kapal untuk segera mengurus perizinan, untuk dapat mengirimkan pekerja yang kompeten dan bermartabat. Serta untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia," imbuhnya.
Terkait adanya kasus TPPO, Henky Wijaya sangat apresiasi terhadap kinerja Polri yang telah melakukan penindakan.
BACA JUGA:Polres Pemalang Ringkus Bos Pelaku Kasus TPPO dengan Korban Sebanyak 447 Orang
Namun dia tetap berharap agar penanganan itu bukan sekedar seremoni saja namun lebih serius lagi. Jangan sampai merembet dan berimbas pada perusahaan-perusahaan yang legal atau berizin. *