SLAWI, RADARTEGAL.DISWAY.ID - Ratusan petani yang berasal dari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal menggeruduk kantor Bupati Tegal, Selasa siang, 20 Juni 2023.
Petani yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa (Formaddes) ini menyampaikan beberapa tuntutan dan keluhannya di depan kantor Pemkab Tegal.
Keluhan mereka yakni, harga pupuk bersubsidi yang mahal, masalah krisis air, ulu-ulu (petugas pengairan) yang sudah mengabdi selama 40 tahun tetapi tidak pernah dihargai jasanya, dan berbagai permasalahan lainnya.
Ratusan petani yang mengenakan mobil bak terbuka, truk, dan sepeda motor ini dikawal oleh sejumlah anggota Polres Tegal.
Dalam aksi unjuk rasa itu, Ketua Formaddes Suswono menyampaikan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Pagerbarang sangat mahal. Melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Dia juga menyampaikan soal krisis air irigasi, ulu-ulu yang sudah mengabdi selama puluhan tahun tapi tidak pernah dihargai jasanya. Setelah menyampaikan orasinya, Suswono bersama beberapa petani lainnya ditemui Bupati Tegal di ruang rapat Bupati. Mereka membahas soal keluhan para petani.
"Kata Bupati, kita harus menunggu dari SDA Kabupaten Tegal untuk melengkapi dokumennya, Insya Allah nanti bupati bulan Juli mau ke Jakarta untuk bertemu instansi terkait menyelesaikan permasalahan ini," kata Suswono, usai menemui Bupati Tegal.
BACA JUGA:Kabupaten Tegal Mulai Kekeringan, 4 Kecamatan Sudah Rawan Krisis Air Bersih
Sarko, salah satu petani menuturkan, akibat sulitnya mendapatkan air, dia harus menggunakan diesel untuk menyedot air. Namun hal itu membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi.
"Kalau pakai bensin agak mahal, jadi kita pakai tabung gas, kalau dari diesel China itu irit tapi kalau dari Honda agak boros," bebernya.
Sementara, Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan, soal kartu tani yang digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi, petani dapat menggunakan KTP elektronik. Itu khusus bagi petani yang belum memiliki kartu tani.
"Solusinya, yang sudah punya Kartu Tani, tetap digunakan. Tapi yang belum punya, bisa pakai KTP elektronik atau SPPT, yang penting terdaftar di alokasi pupuk," ujarnya.
Dan soal ulu-ulu, lanjut Bupati Umi, anggarannya dapat diusulkan melalui musrenbang. Bupati mengaku juga akan ke pemerintah pusat untuk menyampaikan keluhan tersebut.
"Nanti akan kita sampaikan ke kementerian terkait," tukasnya. ***