BUMIAYU, RADARTEGAL.COM - Pengoperasian Pasar Seng Makmur Bumiayu disoal anggota DPRD Kabupaten Brebes.
Anggota Dewan menilai pengoperasian Pasar Seng Makmur Bumiayu dinilai dipaksakan, kerena masih banyaknya sarana dan prasarana yang harus dilengkapi.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Brebes Achmad Mafrukhi, saat Komisi III dan II melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar tersebut, Selasa 29 November 2022.
Mafrukhi menilai pengoperasian pasar terlalu tergesa-gesa, karena masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi. Di antaranya keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan juga pengelolaan sampah.
BACA JUGA:Tawuran, 2 Pelajar Ditetapkan Tersangka atas Meninggalnya Satu Siswa di Kabupaten Tegal
"Sampah yang ada di sini belum terencana, begitu juga IPAL sebagai penanganan limbah. Jadi terkesan bangunan ini dibuat tergesa-gesa dan kurang adanya dukungan fasilitas-fasilitas umum untuk para pedagang," ungkapnya.
Hal ini, sambung dia, seharusnya dapat dipenuhi secepatnya agar para pedagang bisa mendapat fasilitas tersebut.
"Terkesan bangunan ini dibuat tergesa-gesa, kurang ada dukungan fasilitas. Namun sudah ditempati," tandasnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Brebes, Sudono. Menurutnya konsep pembangunan Pasar Seng sebenarnya tidak langsung dipakai.
BACA JUGA:Digitalisasi Percepatan Penanganan Stunting di Jawa Tengah, Telkosel Dukung BKKBN
Di mana dengan anggaran Rp30 miliar saat pertama disampaikan, maka pembangunan pasar tersebut diharapkan bisa menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Bumiayu.
"Dengan hanya terealisasi anggaran Rp15 miliar, bagaimana bisa menampung semua. Ini memang ada kesan dipaksakan untuk ditempati," jelasnya.
Sehingga, lanjut dia, dalam pelaksanaannya saat ini banyak pedagang yang tidak tercover dan terpaksa menempari lokasi-lokasi darurat yang ada di luar bangunan utama pasar.
"Kami berharap Pemerintah Daerah terpikir pada tanun anggaran 2023 harus ada anggaran untuk penambahan, atau kelanjutan pembangunan pasar ini," kata Sudono.
BACA JUGA:Banyubiru Ditetapkan KPK Sebagai Desa Antikorupsi Terbaik, Ganjar: 7.809 Desa Lainnya Bisa Replikasi