BACA JUGA:Ganjar Bocorkan Strategi Penetapan Upah Minimum Jateng ke Disnaker se-Indonesia
Namun demikian, fungsi pegawasan yang dilakukan legislatif tetap dimaksimalkan.
Jika ada anggaran yang tidak mendesak tapi dimasukkan dalam Perkada, legislatif wajib menegur.
Bahkan, legislatif dapat membawanya ke ranah hukum.
BACA JUGA:Woow! Siswa Berprestasi di Pemalang Bisa Jadi Polisi Loh, Polres dan Pemkab Bersinergi Memfasilitasi
Untuk itu, seluruh anggota legislatif wajib mengawasi Perubahan APBD Kabupaten Tegal tahun 2022 yang akan dikelola menggunakan Perkada.
"Mari kita awasi bersama-sama," tandasnya. (*)