PEMALANG, radartegal.com - Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang (Persiapan) Pemalang melakukan unjuk rasa dengan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pemalang.
Mereka menyuarakan dan menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Sebab kenaikan BBM akan menggangu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara.
Koordinator Lapangan mahasiswa PMII Irfan Fatoni menyampaikan, kenaikan harga BBM yang dilegalkan pemerintah pada 3 September lalu menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dari dampak Covid-19.
Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui 3 cara, yakni peningkatan konsumsi nasonal, peningkatan aktivitas dunia usaha dan menjaga kestabilan ekonomi dna ekspansi monoter.
"Ini justru pemerintah malah menaikkan BBM yang secara otomatis mengganggu ketiga upaya tersebut yang berkaitan dengan hajat orang banyak," ujarnya, Kamis, 8 September 2022.
Oleh karenanya, kata Irfan, PMII Pemalang menuntut pemerintah pusat mencabut kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, mendesak pemerintah pusat untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, mendesak DPRD Kabupaten Pemlanag untuk mengecam segala bentuk tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Selain itu, mendesak pemerintah daerah Kabupaten Pemlaang untuk terus berkomitmen membangun infrastruktur jalan serta mendesak DPRD Kabupaten Pemalang untuk melakukan pengawasan dalam menjaga stabilitas bahan pokok di Kabupaten Pemalang.
"Mari sahabat semua, kita kawal terus, sampai perjuangan kita berhasil," ucap Irfan.
Aksi mahasiswa PMII yang mendapat pengawalan ketat dari apaat kepolisian Polres Pemalang tersebut ditemui oleh dua unsur pimpinan anggota dewan yaitu Khodori dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Ajeng Triyani dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB). Keduanya merupakan Wakil Ketua II dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pemalang.
Pihaknya juga mengkiritik pemerintah, karena Presiden berjanji bahwa sampai dengan akhir tahun tidak akan menaikkan BBM, tetapi nyatanya ada kenaikan BBM.
"Kami mengapresiasi semua yang dikerjakan oleh mahasiswa, jangan dilihat kecilnya, namun upayanya. Di Pemalang segini, tetapi di daerah lain semua bergerak dan mudah-mudahan ini akan menjadi magnet juga yang bisa memberikan presure kepada pemerintah untuk berkenan mengoreksi kebijakannya," jelas Khodori.
Terkait dengan keinginan mahaiswa agar yang tanda tangan ketua DPRD, Khodori menggatakan, institusi DPRD adalah kolektif kolegial, semua senantiasa membagi tugas.
Hari ini ada agenda tiga yang resmi sesuai dengan dengan jadwal kegiatan di internal dewan dan ada agenda yang biasa bertemu dengan warga masyarakat yang akan mengadu atau menyampaikan aspirasinya.
"Tidak masalah, kepemimpinan di DPRD kolektif kolegial, jadi sama," terangnya. (*)