Kejagung diminta untuk menindaklanjuti penetapan tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO.
Diharapkan dengan penuntasan pemeriksaannya, akan terbuka semua tabir di balik kelangkaan minyak goreng yang membuat rakyat kesulitan. Desakan diselidikinya kasus tersebut sampai tuntas disuarakan anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun.
Sehingga terbukalah tabir dugaan permainan dan kongkalikong pihak pengusaha crude palm oil (CPO) dan jajaran Kementerian Perdagangan.
“Langkah Kejagung sudah tepat. Kejagung harus tegas dan gerak cepat. Kasus ini harus diselidiki sampai tuntas, karena di Kemendag semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang jadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia," tegas Rudi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/4).
"Menteri Perdagangan juga harus diperiksa, karena dia sebagai pimpinan tertinggi di Kemendag pasti tahu kebijakan yang diambil anak buahnya,” sambungnya.
Politikus Partai Nasdem itu menambahkan, selama ini Komisi VI DPR RI sering menanyakan ke Mendag Muhammad Lutfi dan jajaran Dirjen Kemendag terkait kelangkaan minyak goreng. Namun, pihak Kemendag mengklaim bahwa masalah kelangkaan minyak goreng karena ulah pengusaha.
Toh kini dengan adanya penetapan IWW sebagai tersangka, membuktikan bahwa Dirjen Daglu inilah yang justru telah membuat kisruh dengan mengeluarkan izin ekspor ke para pengusaha minyak goreng dan tidak mempedulikan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
“Jika tahu kebijakan yang salah itu, kenapa Mendag mendiamkan dan pura-pura tidak tahu? Langkah Kejagung saat ini sudah sangat tepat, mengurai masalah mendasar minyak goreng untuk rakyat ini. Karena jika mau tegas, pemain besar CPO dan minyak goreng ini paling di Indonesia ada empat atau lima perusahaan," tutur legislator asal Dapil Sumut III itu.
"Jika mereka ikut aturan pemerintah dan tidak bermain seperti sekarang, saya yakin harga dan stok minyak goreng di Indonesia terkendali. Selama ini karena (perusahaan) main mata dengan Dirjen yang ditangkap ini. Jajaran Kemendag dan pengusaha minyak goreng lupa urusan perut rakyat,” demikian Rudi.
Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
Mereka adalah Dirjen Perdaglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Picare Togar Sitanggang (PT) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.
Setelah ditetapkan tersangka, keempat tersangka dilakukan penahanan di tempat yang berbeda. IWW dan MPT ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai 19 April 2022 hingga 8 Mei 2022.
Sementara tersangka SMA dan PT ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, yang juga terhitung mulai 19 April 2022 hingga 8 Mei 2022. (rmol/zul)