Wakil Ketua DPRD Habib Ali Zaenal Abidin menyampaikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kota Tegal sebagai refleksi memperingati hari jadinya yang ke-422.
Di antaranya, tidak ada penggusuran tetapi yang ada penataan pedagang kaki Lima (PKL).
"FPKB dari awal sampai kapan pun tetap keukeuh dengan pendapatnya, yakni tidak ada penggusuran yang ada penataan PKL," katanya.
Kemudian, kata Habib Ali, pihaknya mengusulkan agar di APBD ubahan 2022, dianggarkan biaya operasional LPMK sebesar Rp1 juta per bulan. Juga ditambah keikutsertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
"Serta untuk ketua RT dan RW juga ditambah untuk Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja," ujarnya.
Sain itu, kata Habib Ali, dia meminta adanya kejelasan status modin atau lebe yang ada di kelurahan agar dianggarkan peningkatan kesejahteraan bagi mereka.
Selanjutnya, biaya operasional TPQ, madrasah diniyah, ponpes juga dianggarkan di APBD Ubahan 2022 yang proposalnya sudah diajukan melalui kemenag sejak APBD murni.
"Rakor 3 bulanan yang sudah diusulkan dalam kegiatan Tim TAPD dan DPRD dapat ditindaklanjuti. Sehingga tidak terjadi kegiatan yang molor, seperti saat ini ada yang belum selesai," tandasnya.
Habib Ali menambahkan, agar Satpol dengan OPD terkait dapat bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan penegak hukum untuk melakukan operasional gabungan.
Itu, untuk monitoring kos-kosan, tempat hiburan, penyalahgunaan miras dan narkoba serra penyakit masyarakat. (muj/ima)