Wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengarah ke perpanjangan jabatan presiden untuk ketiga kalinya diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) disudahi. Jokowi meminta para menterinya untuk tidak lagi mendengungkan dan membicarakannya.
Kendati begitu, masih saja banyak pihak yang terus menggoreng wacana itu agar penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden terus didengungkan. Kenyataan itu pun ditanggapi pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar.
Aziz Yanuar menolak dengan tegas perpanjangan tiga priode Presiden Jokowi. Menurutnya, hal itu jelas telah melanggar Undang-Undang.
Bahkan Yanuar Aziz menilai mereka yang terus menyuarakan jabatan presiden tiga priode sejatinya adalah makar. “Itu jelas makar dan harus ditindak. Ini jelas makar juga atas konstitusi,” kata Aziz saat dihubungi pojoksatu, Sabtu (9/4).
Aziz Yanuar juga menyindir para penegak hukum agar tegas menindak orang-orang yang mendengungkan penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.
“Tindak tegas. Jangan orang punya ide negara islam saja yang diberangus sana sini,” sindirnya.
Sebelumnya presiden Joko Widodo atau Jokowi bereaksi dengan meminta para menteri untuk tak lagi mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024 yang berbuah dan mengarah ke perpanjangan jabatannya untuk ketiga kalinya.
Sebaiknya para menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menegur menterinya karena tak memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait naiknya harga minyak goreng dan Pertamax. Terlebih, kenaikan harga minyak goreng sudah berbulan-bulan.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4) lalu. (pojoksatu/zul)