Setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara (IKN), nasib Jakarta ke depan mulai dibahas sejumlah sesepuh Betawi. Pertemuan para sesepuh Betawi itu diinisiasi Anggota DPD RI, Dailami Firdaus.
Sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan itu. Di antaranya Eddie Marzuki Nalapraya, Nuri Tahir, Abdul Syukur, Margani M Mustar, dan Hasbullah Thabrani. Ada juga Azis Khafia, Biem T. Benyamin S, Becky Mardani, Yusuf Aman, Zaenudin MH, dan Husni Hasanudin.
"Saya sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas semua masukan dan arahan yang diberikan," kata Dailami Firdaus, Minggu (27/2).
Menurut pria yang akrab disapa Bang Dai itu, salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah menampung masukan dan arahan sesepuh Betawi.
Utamanya terkait revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masukan yang disampaikan, beber Bang Dai, di antaranya terkait pentingnya hak istimewa Betawi ke depan. Dalam konteks itulah diperlukan satu majelis adat yang kuat dan representatif di Jakarta.
"Mengacu pada konsep trisula pemerintahan daerah istimewa atau khusus, di Aceh itu ada yang disebut Wali Nangroe dan di Papua ada Majelis Rakyat Papua, selain adanya Eksekutif, Legislatif," ujar Dailami.
Dia menambahkan sesepuh Betawi Eddie Marzuki Nalapraya dan Nuri Tahir sepakat terkait perlunya satu majelis adat Betawi yang masuk dalam Rancangan Revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007.
Dalam pertemuan tersebut, Nuri Tahir juga meminta kesediaan Dailami Firdaus untuk menjadi perantara digelarnya musyawarah bersama seluruh potensi Betawi karena cucu Kyai Abdullah Syafii ini dikenal luwes dan dapat diterima semua pihak.
"Betawi memiliki nilai-nilai kearifan yang harus dimasukkan dalam semangat Undang Undang Jakarta ke depan," katanya.
"Melalui pertemuan ini juga dibahas tentang pentingnya menyatukan seluruh potensi Betawi untuk menghadapi persaingan global," tutup Dailami. (zul/rtc)