Peristiwa di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) diduga disertai pelanggaran HAM berat. Dugaan itu menjadi bagian dari temuan yang didapat Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).
"PB PMII melakukan kunjungan langsung ke Wadas guna mencari fakta di lapangan terkait perkembangan konflik berdarah Wadas," ucap Ketua PB PMII Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik, Ahmad Latif, Minggu (20/2).
Beberapa bukti yang cukup kuat terkait konflik di Desa Wadas, ungkap Latif, sudah dikantonginya. "Ada juga dugaan pencaplokan lahan secara paksa oleh Negara dengan mengerahkan personel kepolisian. Pada gilirannya Negara melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri," tegas Latif.
Menurut Latif, dalam prosesnya diduga ada upaya manipulatif yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Latif memaparkan Wadas adalah tempat para ksatria. Tempat peninggalan sejarah.
Sehingga, tak elok ketika Negara kelihatan ngotot untuk melakukan perampasan secara paksa terhadap tanah warga Wadas membuka penambang batu andesit.
Lanjut Latif, PB PMII telah menemukan sejumlah bukti-bukti penting terkait relasi kuasa pembangunan di Desa Wadas dan Bendungan Bener, Purworejo.
"PB PMII menemukan sejumlah fakta tentang adanya dugaan keterlibatan aktor politik dan aktor oligarki dalam konflik Wadas," ungkap Latif.
Ia pun memastikan PB PMII akan mengawal proses ini. Pun akan melaporkan sejumlah pihak kepada aparat penegak hukum (APH) terkait konflik Wadas dan gelontoran dana Negara. (rmol/zul)