Penolakan aktivitas tambang batu andesit di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jateng, diyakini berdampak serius bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pemerintahan saat ini sedang diuji kepiawaiannya dalam menyelesaikan konflik tersebut. Analisa tersebut diungkapkan Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam, Senin (14/2).
Alasannya, pemerintah berhadapan dengan masyarakat kecil yang seharusnya dibela atas kepentingannya. Di sisi lain ada aturan hukum yang mengikat.
"Dan harus ditegakkan sebagai bagian dari supremasi dan menjaga stabilitas bernegara," demikian kata Arman.
Menurut Arman, dalam analisanya model konflik yang terjadi di Wadas seharusnya cukup sederhana. Penyelesaiannya harus ada goodwill dari penguasa.
Karenanya, Ganjar Pranowo sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah harus hati-hati berdasarkan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Bukan pemuja para pemodal.
Arman menilai jika sikapnya cenderung berat pada investor, akan berdampak buruk dalam langkahnya menuju kursi RI 1 sebagaimana yang dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/2).
Terkait polemik di Desa Wadas, Arman menilai langkah blunder akan menyandera Ganjar dalam mendulang dukungan nanti. Sebab, dengan gejolak yang berujung pengerahan pasukan polisi akan mencoreng citra politik yang terbangun baik selama ini.
"Citranya tercoreng sebagai figur yang pro rakyat, jika Ganjar semakin salah mengambil sikap secara bijak maka tontonan ini menjadi bara panas "gorengan" bagi Ganjar untuk merontokkan dukungan pada dirinya," pungkas Arman. (rmol/zul)