Perbedaan karantina bagi rakyat dan pejabat diprotes. Kini, dispensasi karantina itu pun sudah resmi dicabut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pencabutan itu sebagai bukti Jokowi nggak mau manjain menteri hingga anggota DPR perihal karantina.
Sebelumnya aturan karantina yang sudah diperketat dan ditambah durasinya sejak sebulan lalu, menuai banyak protes. Instruksi pencabutan dispensasi karantina bagi pejabat, sudah disampaikan Jokowi saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/1) lalu.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara minta kedatangan orang dari luar negeri diperketat untuk menekan penyebaran Covid-19 varian Omicron. Apalagi varian baru itu sudah memicu lonjakan kasus di sejumlah negara.
“Saya minta betul-betul terutama yang terkait dengan karantina bagi yang datang dari luar negeri. Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi, apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi,” kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan jumlah kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia sudah mengalami lonjakan. Sampai akhir pekan lalu tercatat udah ada 136 kasus.
“Saya harapkan, sekali lagi, BIN, Polri yang menyangkut urusan karantina agar diawasi betul-betul,” tuturnya
Jokowi juga meminta jajarannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dengan mempersiapkan rumah sakit. Apalagi sudah terjadi transmisi lokal kasus Omicron.
Persoalan karantina memang jadi sorotan dalam sebulan terakhir. Berbagai cerita tak sedap muncul hampir tiap waktu.
Beberapa kasus yang sempat bikin heboh di antaranya kasus suap yang dilakukan selebgram untuk mendapatkan pengurangan masa karantina.
Kasus lain adalah perbedaan masa karantina untuk rakyat dan pejabat. Salah satu kasus yang mencuat adalah saat anggota DPR Mulan Jameela diperbolehkan melakukan karantina mandiri di rumah.
Selain itu, tersebar tarif puluhan juta untuk melakukan karantina di hotel.(rmid/zul)