Pemkot Tegal akui upaya pengendalian banjir di Kota Tegal, hasilnya belum maksimal. Penanggulangan banjir tidak bisa secara parsial, tetapi harus menyeluruh.
Apalagi Kota Tegal memiliki kontur tanah yang relatif datar, bahkan nyaris rata dengan muka air laut. Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan saat ini upaya-upaya yang dilakukan lebih diprioritaskan pada penataan sistem drainase.
"Yang tingkat pelayanannya masih skala kawasan, belum sistem drainase skala kota. Untuk itu, ke depan perlu keseimbangan dalam penataan sistem drainasenya,” kata Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono di hadapan DPRD Kota Tegal, pekan lalu.
Selain karena hujan deras, banjir di Kota Tegal juga dipicu kiriman air dari daerah atas dan terjadinya rob. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot Tegal untuk pengendalian banjir.
Antara lain normalisasi saluran drainase, maupun pembuatan saluran-saluran baru, serta pembuatan polder dan kolam retensi di beberapa wilayah. Menurut Wali Kota Tegal, perlu dilakukan terobosan baru.
Misalnya dengan pembuatan sumur-sumur resapan untuk drainase lingkungan, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kebersihan saluran di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, ungkap Wali Kota Tegal, tidak membuang sampah sembarangan, dan harus ada gerakan bersih-bersih sungai lintas sektoral.
Sementara untuk sistem drainase kota membutuhkan normalisasi-normalisasi saluran utama, termasuk sungai-sungai yang menjadi kewenangan kota. Sungai yang menjadi kewenangan provinsi memerlukan sinkronisasi program dengan Pemprov Jawa Tengah.
Selain itu, mengoptimalkan kinerja polder dan kolam retensi yang telah dibangun. “Di samping itu perlu dibangun polder untuk membagi beban kinerja polder yang telah ada."
"Upaya lain yaitu dengan menggalakkan penanaman mangrove di beberapa muara sungai yang masuk ke kota. Penanaman mangrove diharapkan bisa mengurangi laju abrasi pantai,” jelas Wali Kota Tegal .
Penyampaikan Wali Kota Tegal tersebut untuk menanggapi kritik penanggulangan banjir dari Fraksi-Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan sebelumnya. Selama ini, penanggulangan banjir yang dilakukandipandang lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampak bencana.
Upaya Pemkot yang bersifat struktural dinilai belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di Kota Tegal. (nam)