Pemerintah dipastikan tidak akan melakukan intervensi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) 23-25 Desember mendatang di Provinsi Lampung. Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Sirodj meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral di Muktamar NU.
"Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat memahami peran penting NU di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Demikian pula NU berperan sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, dan terus berjuang menjaga tegaknya NKRI," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (12/11).
Menurutnya, NU menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin yang sangat dihormati PDIP. Sebab itu, pemerintah tak akan mengintervensi dan berharap Muktamar NU mengedepankan musyawarah.
"Atas peran NU yang begitu besar, PDI Perjuangan berharap agar tradisi musyawarah benar-benar dikedepankan. Itulah indahnya demokrasi Pancasila yang berakar pada kultur bangsa. Kami percaya NU dengan sejarahnya yang sangat panjang akan terus menjaga khittoh, seluruh semangat kelahiran NU," paparnya.
PDIP, lanjut Hasto, selalu mengambil inspirasi dari makna yang terkandung dalam lambang NU. Lambang NU memiliki makna mendalam.
"Ada bola dunia, lima bintang di atas bola dunia, sembilan bintang, peta Indonesia, tali yang mengelilingi bola dunia sebagai lambang persaudaraan. Ada juga dua simpul ikatan yang kesemuanya memiliki makna yang sangat dalam," terang Hasto.
Sebelumnya, Said Aqil menyebut NU memiliki gaya sendiri dalam melakukan muktamar. Said ingin ketua umum yang dipilih merupakan pilihan NU sendiri.
"Biarkan NU punya gaya sendiri, punya hasil pemilihannya sendiri," jelas Said. (rh/zul)