Secara teknis PT Garuda Indonesia sudah bangkrut. Sebab, maskapai pelat merah tersebut sudah tidak mampu membayar sejumlah kewajibannya.
Kondisi PT Garuda Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, bisa disebut kritis.
"Sebenarnya, dalam kondisi seperti ini, kalau istilah perbankan itu sudah technically bankrupt. Namun, legally-nya belum. Ini yang sekarang sedang diusahakan bagaimana bisa keluar dari situasi yang secara technically bankrut tersebut," kata Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat Komisi VI DPR terkait restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) tbk di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (9/11).
Kebangkrutan itu, lanjut Kartika, terlihat karena hingga saat ini Garuda Indonesia sudah tidak bisa membayar sejumlah kewajiban. Bahkan gaji karyawan sebagian ditahan.
Menurunnya kinerja Garuda Indonesia disebabkan dua hal. Yakni pandemi COVID-19 dan korupsi. Menurutnya, pandemi Corona adalah serangan badai buat Garuda Indonesia.
"Di saat Garuda berjuang dengan cost structure yang tinggi untuk bersaing, kemudian revenue based-nya turun secara signifikan. Kalau dilihat dari Januari 2020 itu turun revenue per bulan. Dulu di kisaran USD 235 juta pada akhir 2019. Lalu drop USD 27 juta per bulan. Sekarang ada di kisaran USD 70 juta," terang Kartika.
Belum lagi dampak pengetatan pergerakan orang imbas pandemi. Hal ini tentu sangat berdampak langsung terhadap Garuda Indonesia.
"Penerapan PCR dan sebagainya jelas berdampak pada Garuda Indonsia. Karena memang jumlah penumpang yang naik menjadi menurun signifikan. Sekarang ada di kisaran lumayan. Yaitu USD 70 juta. Pada Desember 2020 pernah mencapai USD 100 juta. Saat diketatkan lagi, ada penurunan. Ini yang membuat kita sulit memprediksi cash flow Garuda. Karena cash flow Garuda sangat tergantung pada pemulihan daripada kondisi COVID-19," paparnya.
Selain pandemi, korupsi di Garuda Indonesia juga menjadi sorotan. Mulai skandal laporan fiktif pada 2018 hingga markup nilai pesawat. "Saya sering ditanya Garuda Indonesia ini kinerjanya turun karena apa? Apakah karena korupsi atau karena COVID? Saya jawab dua-duanya. Yaitu korupsi dan COVID-19," pungkas Kartika. (rh/zul)