Warga masyarakat di Sorong, Papua diminta bersikap tenang dan tidak melakukan panic buying (pembelian secara berlebihan, Red.) bahan bakar minyak (BBM). Permintaan itu disampaikan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Senin (8/11) kemarin.
Hal itu menyusul terjadinya lonjakan harga Pertalite hingga menembus Rp50 ribu per liter, sebagai imbas dari adanya keterlambatan pasokan akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir.
Pjs Corporate COmmunication PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting saat dihubungi fin.co.id mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan penyaluran BBM ke SPBU-SPBU. Sementara itu pasokan BBM dengan kapal juga terus dilakukan, sehingga ketersediaan BBM akan terjamin.
"Sampai hari ini kami masih melakukan penyaluran ke SPBU, Kapal juga akan masuk kembali malam ini, dan disusul kapal berikutnya 2 hari kedepan. Kita pastikan penyalurannya ke SPBU, diharapkan masyarakat tidak panik dan dapat membeli sesuai kebutuhan," ujar Irto, Senin (8/11).
Sebelumnya, dilaporkan harga BBM jenis Pertalite dikabarkan tembus Rp50 ribu per liter di Sorong, Papua Barat. Kenaikan harga BBM oleh pengecer di sepanjang jalan di Kota Sorong terjadi karena kelangkaan di sejumlah SPBU sejak Jumat (5/11).
Semula harga Pertalite di tingkat pengecer dibanderol Rp30 ribu per liter. Namun, harganya terus bergerak naik menyentuh Rp50 ribu per liter pada Sabtu (6/11/2021) sore.
Kelangkaan pasokan BBM di Papua yang menyebabkan naiknya harga jual pertalite hingga Rp50 ribu per liter mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Menurutnya, apa yang terjadi di Papua saat ini menunjukan klaim pemerintah soal BBM satu harga hanya lips service atau pemanis bibir. Nyatanya harga jual BBM di Papua sangat tinggi, beda jauh dengan di pulau lain.
"Pemerintah jangan cuma omong doang BBM satu harga. Faktanya harga jual BBM meroket di Papua. Pemerintah harus segera perintahkan Pertamina dan BPH Migas stabilkan pasokan BBM di Papua agar harga bisa terkendali," kata Mulyanto, Senin (8/11).
Politisi PKS ini menambahkan, Pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina harus serius menyelesaikan masalah ini dan segera menjelaskan kepada publik kenapa hal ini terjadi. (git/zul)