Hutang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp6.711,52 triliun per akhir September 2021. Angka itu membengkak dibandingkan posisi utang pemerintah pada akhir Agustus 2021, yakni Rp6.625,43 triliun.
Dengan demikian, dalam sebulan utang negara mengalami kenaikan sebesar Rp86,09 triliun. Selain itu, bertambahnya utang negara membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan.
Dari sebelumnya rasio utang sebesar 40,85 persen menjadi 41,38 persen pada akhir September 2021. Dikutip dari APBN KiTa Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis, (4/11), Kenaikan utang Indonesia terutama disebabkan adanya kenaikan utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Domestik sebesar Rp89,08 triliun menjadi total Rp4.606,79 triliun.
Sementara SBN dalam valuta asing mengalami kenaikan sebesar Rp6,2 triliun menjadi total Rp1.280,88 triliun. Sedangkan, untuk pinjaman terjadi penurunan sebesar Rp9,19 triliun menjadi total Rp823,85 triliun.
Rinciannya, pinjaman dalam negeri sebesar Rp12,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebanyak Rp811,33 triliun.
Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, mengatakan, bahwa utang negara bersifat berkelanjutan. Sehingga tidak bisa disalahkan hanya pada satu rezim pemerintahan saja.
"Misalnya, saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menerbitkan SBN dengan tenor 10 tahun. Maka utang itu harus diselesaikan selama 10 tahun dan menjadi tanggung jawab pemerintahan selanjutnya," katanya. (der/zul)