Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin menuding putusan banding Habib Rizieq Shihab (HRS) di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sarat kepentingan politik penguasa di Pemilu 2024.
Tak hanya itu, Novel juga menyebut bahwa HRS adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Saking berpengaruhnya, sampai-sampai penguasa takut pada baliho-baliho HRS yang akhirnya dibredel aparat keamanan.
Pernyataan Novel Bamukmin tentang HRS itupun langsung ditanggapi politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera. Dia menyarankan HRS mendirikan partai politik (parpol).
Menurt Kapitra, itu perlu dilakukan agar HRS bisa menyalurkan kekuatan yang dimilikinya secara konstitusional untuk membangun bangsa dan negara.
“Sekarang tanya, apa sih kekuatan politik yang dimiliki (Habib Rizieq, red),” ujar mantan pengacara HRS itu kepada jpnn.com, Sabtu (4/9) kemarin.
Menurutnya, gerakan jalanan selama ini yang dilakukan tidak akan memberikan perubahan apa-apa. “Apa yang bisa diubah di Republik ini dengan berteriak di jalan? Apa?” sambungnya.
Satu-satunya cara adalah HRS masuk ke kancah politik Tanah Air. Dengan begitu, dia bisa melakukan perubahan kepemimpinan politik.
“Jadi formil, ada cara-cara konstitusional. Ingin mengubah negara dari jalanan itu merusaknya, itu revolusi, menghancurkan. Mana ada perubahan bisa dilakukan di jalan,” tegasnya.
Kalaupun ada gerakan-gerakan politik di jalanan yang berhasil, sambungnya, selalu bermuara ke parlemen, DPR, dan MPR RI sebagai lembaga formil. “Coba bikin partai politik, buktikan kalau Habib Rizieq itu tokoh dan laku secara politik,” ujarnya.
Setelah mendirikan parpol, lanjut Kapitra, HRS bisa membuktikan kekuatan dan pengaruhnya dengan memenangkan dukungan 20-25 persen presidential threshold.
“Kalau bisa, pasti dia bisa mengusulkan (diri) sebagai calon presiden. Tetapi kalau hanya teriak kekuatan saya ini, nothing. Enggak dilihat kok. Kekuatan apa?” tuturnya.
Karena itu, Kapitra menyarankan agar menyudahi semua gerakan di jalanan jika memang benar ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini. “Ubah melalui cara-cara legalitas, konstitusional dan formalitas. Itu yang bisa dilakukan,” tandas Kapitra Ampera. (jpnn/zul)