Juniver dan kliennya mengaku lebih memilih somasi dan tidak mau mengklarifikasi atau menyelesaikannya melalui dialog terbuka secara ilmiah.
“Kami tidak mau (klarifikasi) karena kami yang benar. Bukan kami yang mengoreksi, tetapi mereka yang harus mengoreksi dan menyampaikan apa yang salah,” tutur Juniver.
Diketahui, obrolan Haris Azhar berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!” berbasis pada laporan yang dikerjakan sejumlah kelompok sipil di antaranya #BersihkanIndonesia, YLBHI, Walhi, Pusaka Bentara Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia dan Trend Asia.
Kajian cepat para peneliti menilai bahwa operasi militer di Papua merupakan upaya ilegal. Studi yang mengambil kasus di Intan Jaya tersebut menemukan indikasi dugaan keterkaitan antara bisnis tambang dan penerjunan militer di Papua.
Melalui laporan itu pula, koalisi mendapati ada empat perusahaan yang terindikasi menguasai konsesi lahan tambang di Blok Wabu, satu di antaranya diduga terhubung atau bersinggungan dengan Luhut. (bbc/poj/zul)