Kritik yang disampaikan Partai Demokrat dinilai sebagian pihak terlalu nyinyir. Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kritik terhadap pemerintah harus tetap dilakukan.
Alasannya, mekanisme checks and balances diperlukan dalam tata kelola pemerintah. "Segenting apa pun keadaan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mekanisme checks and balances harus tetap dijalankan."
"Bagi kami sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental. Alasan kami sederhana dan hanya satu. Yaitu Partai Demokrat ingin pemerintah sukses. Karena jika pemerintah sukses, maka negara dan rakyat akan selamat," tegas AHY, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/8).
AHY menyebut pandangan kritis kerap selalu disalahartikan, bahkan dianggap tidak "Merah Putih". Sayangnya, niat baik seperti itu sering kali disalahartikan.
"Pandangan dan masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan atau kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan. Dianggap tidak Merah Putih," imbuhnya.
Menurutnya, mereka yang tidak Merah Putih adalah pihak yang hanya berdiam diri ketika tahu ada kekeliruan dalam pemerintah. Itulah alasan kenapa pihaknya selalu mengkritik pemerintah.
"Atau mereka yang hanya berdiam diri menunggu pemimpinnya berbuat salah dan negaranya gagal. Saya rasa alasan kami tersebut sama seperti alasan yang dimiliki elemen bangsa di negara lain saat menyampaikan pandangan kritisnya. Termasuk para insan pers dan media, para mahasiswa dari kalangan kampus dan para civil society," terang AHY.
Meski begitu, jika suara partai politik dinilai sarat kepentingan, AHY meminta pemerintah mendengarkan suara rakyat secara langsung. "Saya juga sangat meyakini itu alasan yang sama yang dimiliki oleh rakyat. Jika memang suara parpol dianggap mengandung agenda kepentingan politik tertentu, kami berharap para pemimpin dan pemerintah sudi mendengar langsung suara hati rakyat di akar rumput," urainya.
AHY menilai wajar jika rakyat saat ini mengekspresikan segala bentuk kekecewaannya dengan hal apa pun. Dia meminta pemerintah terus mengevaluasi semua kebijakannya.
Dia menegaskan partainya tidak pernah menyalahkan negara sejak awal pandemi. Namun, masyarakat berharap pemerintah bekerja lebih efektif dan progresif.
"Sejak awal COVID masuk ke Indonesia kita tidak pernah menyalahkan negara. Kita semua memahami pandemi bersifat borderless, lintas batas dan sangat sulit. Tetapi tentu setelah berjalan 1,5 tahun rakyat Indonesia memiliki harapan besar kepada para pemimpin dan pemerintah baik pusat dan daerah untuk bisa bekerja lebih efektif dan progresif," tutur AHY.
Demokrat, lanjut AHY, mendukung penuh semua bentuk kebijakan yang diambil pemerintah. Mulai dari program testing, vaksinasi hingga pembatasan mobilitas.
Tidak hanya itu. Demokrat juga mendukung refocusing anggaran negara untuk penanganan COVID. Di antaranya memperkuat infrastruktur dan fasilitas kesehatan hingga jaring pengaman sosial.
"Kita juga mendukung upaya pemerintah bersama parlemen, untuk melalukan realokasi dan refocusing APBN untuk tiga prioritas utama dalam mengatasi krisis dewasa ini.
Penanganan COVID, kata AHY, bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah. Tetapi semua unsur elemen masyarakat. "Kita memahami tidak ada negara satu pun di dunia yang memiliki resep ajaib untuk sukses mengatasi pandemi. Kita juga memahami bahwa ujian ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Semua warga negara dan elemen bangsa memiliki hak dan kewajiban untuk turut memikirkan dan berkontribusi dalam menghadirkan solusi terbaik," pungkasnya. (rh/zul/fin)