Pemerintah menargetkan vaksinasi 70 persen penduduk Indonesia pada akhir tahun ini. Target ini dipastikan molor dari yang direncanakan sebelumnya Agustus.
Penyebabnya sejumlah negara menghentikan sementara pengiriman vaksin COVID-19, karena merebaknya varian Delta.
"Pertama, seluruh dunia membutuhkan vaksin. Kedua, dengan varian Delta terjadi peningkatan kebutuhan vaksin. Jadi beberapa negara mengerem pengiriman vaksin. Termasuk ke Indonesia ," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (19/8).
Meski begitu, Airlangga memastikan ratusan dosis vaksin COVID-19 tetap dikirim hingga akhir tahun mendatang. Dalam waktu dekat ini, misalnya, Indonesia akan mendapatkan tambahan dosis vaksin Moderna dan Pfizer.
"Mereka sudah komitmen sampai akhir tahun sesuai yang dipesan di Indonesia. Yaitu 420 juta tetap dikirim. Sehingga tentu ketersediaan vaksin tersebut dikunci. Moderna dan Pfizer menjadi salah satu jumlah vaksin yang akan masuk ke Indonesia," tutupnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengubah pola distribusi vaksin COVID-19. Ini untuk menghapus ketimpangan program vaksinasi di antara Pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Pola distribusi vaksin yang masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali diyakini sebagai penyebab ketimpangan program penyuntikan vaksin di Indonesia.
Pemerintah pusat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan vaksin. Kerja sama dapat dilakukan melalui pendataan kebutuhan setiap daerah akan jumlah vaksin serta melakukan evaluasi stok vaksin yang tersedia.
“Selanjutnya, pemerintah dapat menyegerakan distribusi vaksin ke daerah-daerah sesuai kuota yang diajukan pemerintah daerah,” ujar Bamsoet.
Dengan demikian, vaksin yang didistribusikan dapat memenuhi kuota yang diminta daerah. Vaksinasi dapat dikhususkan untuk daerah yang mengalami lonjakan kasus, sehingga diharapkan percepatan program vaksinasi COVID-19 benar-benar dilakukan secara merata dan menyentuh daerah pelosok. (rh/zul/fin)