Masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta memantik sejumlah komentar dan kritik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta imigrasi menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.
"Saya minta agar Menteri Hukum dan HAM maupun pihak imigrasi agar menjelaskan sejelas-jelasnya. Masalahnya selama PPKM ini masyarakat saja menangis, karena kondisi pergerakan sangat sulit, ini malah menerima TKA," kata Sahroni, Senin (9/8).
Sahroni mengingatkan Menkumham untuk terus memegang komitmen yang sebelumnya dengan tegas mengeluarkan aturan larangan masuk TKA ke Indonesia.
Ia menekankan bahwa ketegasan aturan terkait WNA sangat penting karena ini terkait dengan keselamatan rakyat, khususnya pada masa pandemi COVID-19.
“Saya bukan menghalangi orang mau bisnis, mau bikin apa terserah namun ini masalah keselamatan rakyat. Kondisi kita belum pulih, kita harus terus waspada," tandasnya.
Program vaksinasi terus digelar di seluruh wilayah di Indonesia. Hingga Senin (9/8), baru sebanyak 25.212.024 penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap. Sementara 50.630.315 orang telah mendapat vaksin COVID-19 dosis pertama.
Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Hal ini untuk membentuk kekebalan kelompok di Indonesia.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan vaksinasi merupakan kunci mengatasi pandemi COVID-19 di Tanah Air. Menurutnya vaksinasi memberi harapan untuk memutus penyebaran virus COVID-19 dan membantu pemulihan ekonomi.
Permasalahan akibat pandemi yang dihadapi Indonesia bukan hanya pada sektor kesehatan. Namun juga sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut selaras dengan gencarnya vaksinasi COVID-19.
Secara nasional, Provinsi Bali berada di peringkat ke-2 sebagai provinsi dengan persentase pemberian vaksinasi terbesar di Indonesia.
"Ini memberikan harapan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu sangat penting. Jangan ragu untuk divaksin. Ini demi kesehatan kita semua. Selain itu, disiplin protokol kesehatan (prokes) wajib terus dilakukan," ujar Bamsoet. (khf/zul/fin)