Dalam rilis terbaru, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 3,9 persen sepanjang tahun ini. Menurun dibandingkan rilis sebelumnya pada April diprediksi mampu tumbuh di angka 4,3 persen.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menanggapi. Ia justru mempertanyakan target pemerintah yang bahwa ekonomi akan melesat di angka 7 persen di triwulan II 2021.
“Saya sedari awal meragukan klaim pertumbuhan yang disampaikan oleh pemerintah di angka 7 persen. Di saat ekonomi global melambat dan pandemi belum mereda, agak mengherankan pemerintah berani memasang target pertumbuhan yang begitu tinggi,” ujarnya.
Politisi senior Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa selama pemerintah tidak mampu memitigasi penyebaran covid-19, maka ekonomi akan tetap tumbuh melambat, bahkan terkontraksi.
Menurutnya, kunci dari perbaikan ekonomi di masa pandemi ini adalah memprioritaskan sektor kesehatan, terutama vaksinasi serta memastikan anggaran sampai kepada rakyat. Selama kebijakan penanganan pandemi masih parsial dan kompromis, pertumbuhan ekonomi di 2021 justru jauh lebih rawan. Apalagi dengan adanya varian delta yang jauh lebih menular dan berbahaya.
Padahal, di tengah kelesuan ekonomi seperti sekarang ini, langkah yang paling mungkin untuk merangsang pertumbuhan adalah melalui ekspansi fiskal berupa bantuan sosial dan belanja pemerintah.
Namun sisi lain paradoks ini, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2020 hanya terserap 83,4 persen, atau Rp579,79 triliun dari pagu Rp695,2 triliun.
Bahkan jika membandingkan dengan Laporan BPK dalam IHPS II 2020, dengan total alokasi sebesar Rp841,89 triliun, sesungguhnya aggaran yang terserap jauh dibawah angka yang dilaporkan.
Sepanjang semester I 2021, situasinya juga tidak menunjukkan perbaikan berarti. Belanja pemerintah hanya terserap sebesar 42,5 persen, Rp1.170,1 triliun dari pagu Rp2.750 triliun.
Khusus untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi, realisasi bahkan lebih rendah di angka 36,1 persen, atau Rp 253,3 triliun dari pagu Rp 699,43 triliun.
“Jika pemerintah tidak juga mengambil kebijakan yang tegas dan terukur, saya khawatir target pertumbuhan 4 persen pun tidak tercapai," terangnya, Minggu (1/8).
Bahkan jika di sepanjang 2021 ini pemerintah juga tidak mampu mengoptimalisasi anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi, bisa jadi pertumbuhan ekonomi tidak akan beda jauh dengan 2020.
Tahun lalu, konsumsi rumah tangga menyumbang 57,66 persen PDB dan belanja pemerintah di angka 9,29 persen. Hasilnya ekonomi tumbuh negatif di angka minus 2,07 persen. "Semoga saja kekhawatiran ini tidak terjadi,” tutup Syarief. (khf/zul/fin)