Sejumlah jalan tikus yang digunakan warga untuk menghidari pos penyekatan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dipantau ketat. Polri akan melibatkan semua elemen dalam menekan lalu lintas masyarakat di perbatasan.
Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan mengatakan pihaknya mengajak peran masyarakat, komunitas dan tokoh masyarakat mengurangi mobilitas. Sebab hingga kini masih ditemukan pergerakan masyarakat terutama di wilayah pinggiran dengan menggunakan jalur tikus di masa PPKM Darurat.
"Untuk jalur tol sudah terjadi penurunan pergerakan, namun juga yang masih agak lumayan itu di pinggiran (jalur tikus)," katanya dalam keterangannya, Sabtu (17/7) malam.
"Karenanya, ini perlu potensi-potensi masyarakat ajak sama-sama RT, RW, tokoh masyarakat, potensi masyarakat, komunitas, benar-benar mengurangi pergerakan," pinta Rudi.
Dia menyebut pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah mendukung kebijakan PPKM Darurat guna menekan mobilitas masyarakat. Sebab, data menunjukkan mobilitas masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan kasus aktif COVID-19.
Sejak 3 Juli 2021, Korlantas telah melakukan penyekatan di sejumlah lokasi di wilayah Jawa hingga Bali. Hanya sektor esensial, kritikal dan pergerakan orang yang dikecualikan (orang sakit, ibu hamil, dan meninggal dunia) yang boleh melintas posko penyekatan dengan persyaratan yang telah diatur dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 15 Tahun 2021.
Upaya ini mampu menurunkan mobilitas masyarakat terutama di jalur tol. Korlantas Polri mencatat data dari Jasa Marga periode 3-16 Juli, untuk kendaraan yang masuk ke Jakarta mengalami penurunan signifikan yakni sebesar 40 persen. Begitu juga sebaliknya, kendaraan keluar Jakarta, juga turun 40 persen.
"Kalau di jalur tol kami laksanakan pemantauan, terus minta data-data ke Jasamarga, jalur tol sangat signifikan dari tanggal 3-16 Juli itu ada 1,9 juta kendaraan, lalu setelah dievaluasi 1,1 juta mengalami hampir 40 persen penurunan untuk yang masuk Jakarta. Yang keluar Jakarta juga alami penurunan signifikan sama hampir 40 persen," ungkapnya.
Mengantisipasi libur Idul Adha 1442 Hijriah yang akan berlangsung di masa PPKM Darurat, kata Rudi, Korlantas menambah jumlah titik penyekatan menjadi 1.038 lokasi terdiri atas jalan tol, nontol dan pelabuhan, mulai dari Lampung-Jawa hingga Bali.
"1.038 posko penyekatan tersebar di jalan tol, non tol, dan pelabuhan," katanya.
Langkah ini dilakukan karena melihat potensi masyarakat ingin mudik dan silaturahami, sehingga perlu ditambah pos-pos penyekatan dua kali lipat, di jalur tol, nontol dan pelabuhan. Dengan demikian, masyarakat yang ingin melakukan perjalan non kepentingan bisa ditahan.
"Korlantas telah mendirikan pos-pos penyekatan dengan pola ring satu, ring dua dan tiga, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan," katanya.
Rudi menyebutkan, untuk penyekatan-penyekatan di jalur tol sudah mulai sejak tanggal 16 Juli 2021 pukul 00.00 WIB secara serentak. Misalnya penyekatan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Jawa, dimulai dari KM 31.
Dipastikan hanya sektor esensial, kritikal dan yang dikecualikan yang boleh melintas. Rudi menambahkan, penuntutan jalur tol ini sudah dipastikan oleh petugas hanya sektor-sektor kritikal, esensial yang dibolehkan.
Misalnya kendaraan logistik, tenaga kesehatan, kendaraan kesehatan, energi dan semuanya yang punya kepentingan masyarakat tetap bisa melintasi jalur yang disekat.