Kritikan kepada Presiden Jokowi dari para mahasiswa yang diwakili Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus rupanya belum berhenti.
Kali ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi sasaran kritik Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES).
BEM Unnes juga kritik Ketua DPR RI Puan Maharani.
“BEM KM UNNES melakukan aksi digital melalui unggahan Sosial Media Instagram dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani,” tulis BEM KM UNNES laman Instagram-nya, Rabu (7/7).
BEM KM UNNES memberi gelar Maruf Amin sebagai The King of Silent. Disebutkan bahwa Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
Namun, Ma’ruf Amin malah berdiam seolah tidak bekerja apa-apa. Sekali tampil, ketua MUI itu hanya bisa bawa-bawa identitas agama.
“Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam,” tulis BEM UNNES.
“Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” sambungnya.
Sementara itu, kritikan kepada Puan Maharani. Ketua DPP PDIP itu diberi gelar sebagai The Queen of Ghisting.
Menurut BEM UNNES, Puan Maharani selaku ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini. Khususnya di masa pandemi.
“Tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” katanya dikutip dari Fin.
Sementara untuk Presiden Jokowi, label diberikan sama dengan dengan BEM UI yakni The King of Lip Service.
Jokowi dinilai kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” kata BEM UNNES. (dal/fin/ima)