Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes mulai 3 sampai 20 Juli mendatang telah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dalam pelaksanaan PPKM Darurat tersebut, dua fraksi DPRD Kabupaten Brebes, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar meminta pelaksanaan PPKM Darurat dilaksanakan dengan tegas dan ketat.
Seperti diketahui, saat ini Pemkab Brebes telah memberlakukan PPKM Darurat dengan cara menutup akses jalan masuk Kota Brebes. Bahkan, sejumlah pasar di kota bawang merah tersebut hari ini ditutup untuk sementara.
Pemberlakuan PPKM Darurat tersebut juga mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan M. Rizki Ubaidilah mengatakan, pemberlakuan PPKM Darurat ini diharapkan bisa dilaksanakan dengan tegas. Terutama dalam memberikan imbauan kepada masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
"Kita tentu berharap masyarakat bisa mematuhi prokes yang ada. Terutama para pedagang dan pembeli di pasar kita harapkan bisa memaklumi jika pasar ditutup sementara. Hal ini tidak lain untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Apalagi, selama ditutup, pasar akan disemprot disinfektan," ungkapnya.
Dirinya juga mengaku prihatin dengan jumlah kasus Covid-19 di Brebes yang terus mengalami peningkatan. Apalagi, kondisi saat ini diperparah dengan rumah sakit di Brebes sebagian besar sudah penuh dengan pasien Covid-19.
"Karena itu, mari kita bersama-sama bantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Brebes. Kepada masyarakat, ayo patuhi prokes," terangnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar M. Khajirin. Khajirin mengaku mendukung pelaksanaan PPKM Darurat yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Brebes.
"Saya ketua Fraksi Golkar mendukung dengan pelaksanaan PPKM Darurat ini. Untuk itu, saya mengimbau kepada masyarakat agar terus taati prokes yang ada. Baik itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas di luar rumah," singkatnya. (ded/ima)