Politisi Partai Gerindra Kamrussamad mempertanyakan jumlah testing yang dilakukan pemerintah dan berapa persen angka positive rate PCR test.
Hal ini menyusul angka penularan pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta yang meningkat tajam.
Setidaknya ada 9 ribu lebih orang yang dinyatakan positif terinfeksi pandemi Covid-19 per tanggal 26 Juni 2021.
"Kebijakan pemerintah yang bertahan di tengah peningkatan Covid-19 berupa pemberlakuan PPKM Mikro semakin dipertanyakan,” ucap Kamrussamad dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/6).
Dia menambahkan jika kenaikan masih gradual, sumbernya masih menjadi klaster kerumunan, restoran, mall, perkantoran, kebijakan PPKM mikro masih bisa dipertahankan.
"Tapi jika klasternya sudah menjadi klaster keluarga, klaster RT, maka lockdown adalah kebijakan penyelamatan nyawa rakyat. Apakah Gubernur Anies berani? Jika iya maka Gubernur Anies akan dikenang oleh sejarah,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI dapil DKI Jakarta ini menyampaikan, PPKM Mikro tidak mampu menekan lonjakan pandemi Covid-19 yang sudah mulai mengganas saat ini di Indonesia.
"Kehancuran ekonomi akan lebih dahsyat dampaknya jika kebijakan PPKM Mikro dipertahankan di tengah lonjakan bersifat eksponensial bukan gradual,” tegasnya.
WHO telah menetapkan Indonesia Level A1 High Risk Country. Kamrussamad mengatakan semua orang mengetahui bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi terbesar ketiga kunjungan wisman atau investor asing setelah Bali, Kepri.
Sementara untuk saran ke pemerintah pusat, Kamrussamad mengatakan tidak ada saran apalagi imbauan.
"Karena nampaknya pemikiran selamatkan ekonomi lebih mendominasi pemikiran selamatkan nyawa rakyat dari sejumlah menteri yang juga pembantu presiden,” katanya.
"Harusnya kita semua sadar bahwa hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan bukan hukum ekonomi,” tutup Kamrussamad. (rmol.id/ima)