Lonjakan kasus Covid-19 terjadi di mana-mana, termasuk di lingkungan perkantoran lembaga negara. Meski begitu, pemerintah belum memutuskan untuk melakukan penguncian alias lockdown kantor pemerintahan.
"Sampai saat ini, Pemerintah belum mengambil keputusan terkait untuk lockdown. Khususnya di kantor-kantor pemerintah. Belum ada keputusan tersebut," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (17/6).
Menurut Tjahjo, pihaknya telah menerima masukan dari sejumlah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk membuat institusi tersebut steril.
Namun, kebijakan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah maupun di kantor sepenuhnya berada pada pimpinan K/L dan pemda tersebut.
"Ada masukan dari beberapa kantor atau lembaga untuk perlunya lockdown untuk mensterilkan kantor yang ada. Akan tetapi, untuk bekerja di kantor atau di rumah. Untuk ini, Kemenpan-RB menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan kantor. Melihat kondisi dan situasi di di wilayahnya masing-masing," jelasnya.
Tjahjo menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 terkait dengan perkembangan penularan virus tersebut di seluruh daerah.
"Intinya selalu berkoordinasi dan mencermati setiap gelagat perkembangan dan dinamika di beberapa daerah. Terutama yang berada di zona merah. Khususnya di DKI Jakarta yang angka positif COVID-19 meningkat tajam," paparnya.
Apabila terjadi pemberlakuan lockdown terhadap kantor dan lembaga, dia berpesan agar seluruh ASN tetap menaati protokol kesehatan dan produktif. "Yang penting ASN harus tetap produktif dan tetap sehat," pungkasnya. (rh/zul/fin)