Untuk mendukung upaya itu, Pemkab Tegal mengoptimalkan partisipasi publik, pengawasan dari masyarakat yang difasilitasi lewat kanal pengaduan masyarakat, mulai dari SMS Lapor Bupati Tegal, aplikasi android Lapor Bupati Tegal, hingga media sosial sebagai sarana untuk menampung keluhan publik. Sejauh ini berjalan cukup efektif.
Fokus agenda reformasi birokrasi saat ini lebih dititikberatkan pada sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran. Meskipun sudah dinilai baik, pada proses pembahasan anggaran yang melibatkan unsur legislatif harus benar-benar bisa dikawal agar kebijakannya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan, tidak transaksional, di samping terus memperkuat pengendalian internal pemerintah dengan meningkatkan kapabilitas APIP. (guh/ima)