Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghentikan pembiayaan tempat isolasi mandiri di hotel-hotel di Jakarta. Anggaran untuk pembiayaan selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah daerah.
"Pembiayaan isolasi mandiri yang awalnya tersentral oleh pemerintah pusat akan secara bertahap dilakukan terdesentralisasi kepada pemerintah daerah," ujar Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di BNPB, Jakarta, Rabu (9/6).
Kebijakan ini diambil karena pemerintah daerah dinilai dapat menyesuaikan kebutuhan untuk isolasi mandiri warganya. "Untuk upaya penanganan Covid-19 terbaik sesuai tantangan yang khas setiap daerah. Diharapkan dapat disesuaikan secara lebih efektif," imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah jika mengalami hambatan dalam penyediaan ruang isolasi pasien Covid-19.
"Pemerintah pusat akan siap membantu pelaksanaannya. Karena itu, bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala khususnya pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri bisa memanfaatkan forum komunikasi dengan pemerintah pusat. Selanjutnya aja dicari jalan keluar secara bersama-sama," terang Wiku.
Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Dody Ruswandi mengatakan anggaran untuk penyediaan tempat isolasi mandiri sudah habis. Dody menyebut ada 31 hotel yang dibiayai oleh BNPB di Jakarta.
Rinciannya 16 hotel untuk tenaga kesehatan dan 15 hotel untuk isolasi mandiri. BNPB masih berupaya melunasi utang hotel untuk isolasi sebesar Rp 200 miliar.
Dia menyebut Pemprov DKI sedang memaksimalkan fungsi Wisma Atlet sebagai ruang isolasi mandiri. "Khusus DKI untuk hotel Rp200.711.910.000. Baru dibayar uang muka Rp60 miliar," pungkasnya. (rh/zul/fin)