Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengkritisi Novel Baswedan yang menyebut dugaan korupsi Bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Mensos Juliari P Batubara sebesar Rp100 triliun berkaitan dengan polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos TWK.
Edy menuturkan bahwa apa yang diucapkan Novel adalah hal yang spekulatif dan tidak semestinya dilempar ke publik.
“Dalam penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif,” kata Edy.
Untuk itu, penyidik senior KPK itu harus membuktikan omongannya.
Apalagi, Novel juga hingga kini masih belum bisa memaparkan secara rinci terkait tuduhannya itu.
Pengamat hukum M Zein Ohorella dikutip dari JawaPos.com, Minggu (23/5) juga menyampaikan hal serupa.
“Jika memang ini benar, harus segera dibuktikan. Jangan menggiring masyarakat beropini,” ujar Zein.
Ketua Bidang Litbang Gerakan Reformasi Hukum ini menduga, ada kesan Novel sengaja melempar isu tersebut ke publik.
Tentu saja itu berkaitan dengan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN yang tengah ramai.
Ia menilai, pernyataan itu sengaja dibuat Novel sebagai wujud perlawanan dirinya dan pegawai lainnya.
Tujuannya, tidak lain adalah untuk membangun imej dan menyusun kekuatan publik.
“Jika isu ini akhirnya menjadi berita hoax, kasihan rakyat yang selalu dimainkan emosinya,” ungkapnya.
Menurutnya, jika praktik korupsi Rp100 trilun dana bansos ini memang ada, artinya banyak aparatur negara yang terlibat di dalamnya.
Akan tetapi, ia menilai bahwa tudingan korupsi senilai Rp100 triliun itu kurang masuk akal.
Karena itu, Zein berharap agar Novel bisa mempertanggungjawabkan ucapannya yang sudah kadung viral di kalangan publik.
Zein juga berharap agar Novel tidak asal melontarkan isu ini demi kepentingan pribadi.
“Jangan sampai dugaan ini menjadi senjata untuk menyerang pihak-pihak tertentu,” katanya. (jpc/ruh/pojoksatu/ima)