Pihak yang paling bertanggung jawab, terkait insiden tenggelamnya KRI Nangggala-402, Rabu (21/4) lalu, adalah Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal itu diungkapkan Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4). Menurut Dedi, dia tidak sependapat jika muncul dorongan Menhan Prabowo Subianto dicopot imbas tenggelamnya kapal selama yang memakan 53 korban jiwa itu.
Penjagaan alutsista, dalam pandangan Dedi sepenuhnya menjadi tanggung jawab militer.
"Jika ada dorongan mencopot orang paling bertanggung jawab, dia adalah panglima TNI, bukan Menhan Prabowo. Penjagaan kelayakan alutsista semestinya tanggungjawab militer, menteri dalam hal ini hanya membuat kebijakan serta mengalokasikan anggaran," demikian kata Dedi.
Kata Dedi, jika masalah pengadaan alutsista adalah keterbatasan anggaran, maka sebaiknya Menhan tanpa ada yang mendorong sudah mundur terlebih dahulu.
Meski demikian, jika dalam konteks peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala-402 maka Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto adalah sosok yang paling bertanggung jawab.
"Tetapi memahami musibah ini, panglima TNI seharusnya paling bertanggung jawab," demikian kata Dedi.
KRI Nanggala merupakan kapal selama berusia 42 tahun. Idealnya kapal selam tersebut menjalani proses pemeliharaan tiap 6 tahun sekali.
Sedangkan KRI Nanggala-402 terakhir menjalani pemeliharaan pada tahun 2012 silam. (rmol/zul)