Jika dicaplok oleh Kepala KSP Moeldoko, dua ahli Indonesia (Indonesianis) asal Australia tidak yakin Partai Demokrat tetap dipilih konstituennya yang saat ini berjumlah lebih dari 10 juta orang.
Mereka berpendapat KLB ilegal akan menghancurkan Partai Demokrat. Apalagi Partai Demokrat dipilih karena faktor ketokohan yaitu SBY dan AHY.
“Jadi, ini bukan sekedar upaya mencari kendaraan politik untuk pencapresan, tapi upaya terstruktur dan sistematis untuk melemahkan oposisi, yang merupakan salah satu ciri otoritarianisme,” kata ahli Indonesia terkemuka dari Australia National University (ANU) Dr. Marcus Meitzner dari Australia National University (ANU), dalam keterangannya, Selasa (16/3).
“Jika mereka tidak ada, partai ini kehilangan daya tarik utamanya. Jika kepemimpinan Partai Demokrat diambil-alih Moeldoko, saya yakin elektabilitas Partai Demokrat akan terjun bebas menjadi 1-2 persen saja dan tidak akan lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024,” kata Meitzner dikutip dari Jawapos.
Rekannya sesama Indonesianis dari University of Sydney, Thomas Power menarik kesimpulan serupa. Menurutnya, bagaimana mungkin AHY yang elektabilitasnya 7-8 persen, digantikan oleh orang yang elektabilitasnya nol persen.
“Jadi, upaya kudeta ini tak bisa lain hanya bisa dibaca sebagai upaya menghancurkan Partai Demokrat,” katanya.
Thomas berspekulasi bahwa boleh jadi ini bagian dari upaya memuluskan rencana masa jabatan presiden tiga periode. Kedua pengamat Indonesia ini secara terbuka mengaku tidak paham mengapa Presiden Jokowi tidak menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan atas upaya Kepala KSP Moeldoko mencaplok Partai Demokrat ini.
Mereka tidak yakin presiden tidak tahu mengingat posisi kepala Staf Kantor Presiden atau di luar negeri biasa disebut sebagai Chief of Staff, pada dasarnya melekat pada presiden. Pada pemerintahan demokratis lainnya, tindakan seperti ini biasanya berujung pada pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.
“Tapi mereka sepakat upaya pencaplokan partai ini menambah kuat sinyal memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sudah dilontarkan banyak pengamat dan lembaga internasional dalam beberapa tahun terakhir ini,” pungkasnya. (jpg/fajar/ima)