Rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras pada 2021 mendapat sejumlah kritik hingga menuai sejumlah pertanyaan. Upaya pemerintah yang terus memperbaiki hasil pertanian justru dipertanyakan.
Terlebih stok dalam negeri masih terbilang tinggi dan alasan penambahan cadangan, karena kekhawatiran kondisi terburuk. Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menolak rencana pemerintah itu, karena ada beberapa keanehan pada rencana impor berasnya.
“Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan-alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Disisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik. Tapi Impor kok jalan terus?” kata Andi lewat keterangan resminya, Senin (8/3).
Politisi PKS ini menambahkan, agar tidak terus melakukan sandiwara pada persoalan impor beras ini. Tahun lalu melakukan kebijakan sunyi impor beras dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.
“Kemudian, masa sekarang, dimana produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta ton yang berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seharusnya pemerintah menahan dulu keinginan impor beras,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan kondisi akhir tahun lalu diperkirakan ada surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras. Seharusnya surplus ini dapat dioptimalkan sampai beberapa bulan kedepan sambil menunggu masa panen berikutnya karena saat ini areal tanam sedang meluas akibat curah hujan yang cukup merata.
“Bukannya anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri,” paparnya.
Alasan Akmal kenapa beras ini jangan terlalu banyak disimpan dalam waktu yang lama, karena daya tahan beras ini hanya mampu bertahan enam bulan saja dengan sistem logistik yang ada. Kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi dan masuknya organisme yang merusak kualitas beras.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet justru memmpertanyakan program Food Estate yang telah digembar-gemborkan pemerintah. “Pemerintah harus bertanggung jawab dan transparan atas program Food Estate,” kata Slamet.
Legislator asal Sukabumi ini meminta pemerintah terbuka soal perkembangan Food Estate. Pasalnya, rencana impor satu juta ton beras dinilai kontradiktif dengan wacana Menteri Pertahanan Prabowo.
yakni yang menyebut Food Estate menggunakan sistem pertanian presisi sehingga bisa menghasilkan tiga hingga empat kali lebih banyak (sekira 17 ton per hektar) produk ketimbang dengan penggunaan teknologi biasa.
“Sampaikan kepada publik tingkat keberhasilan dari program ini,” tegas Slamet.
Diketahui, pemerintah sudah memulai proyek Food Estate seluas 165 ribu hektare di berbagai lokasi. Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya. Dengan perkirakan penambahan sebanyak 2,8 juta ton tahun ini.
Slamet menjelaskan bahwa proyek Food Estate telah menyerap anggaran Kementerian Pertanian, termasuk untuk pupuk yang sebelumnya dialokasikan bagi petani.
“Jangan sampai anggaran dan pupuk yang sudah terbatas dialihkan dari petani ke Food Estate, tetapi tidak menambah produksi panen nasional,” katanya.