Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan sindiran atas permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat memberikan kritik keras kepada pemerintah.
Akan tetapi, kata JK, bagaimana caranya kritik yang disampaikan tersebut tidak berujung penangkapan oleh pihak kepolisian.
Menanggapi hal ini, Politisi PKB Daniel Johan mengatakan, JK paham betul cara berkomunikasi dan menyampaikan kritik. Untuk itu, JK tidak perlu direspon reaktif oleh pemerintah.
Dikutip dari Pojoksatu, wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla melayangkan kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan menanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah agar tidak ditangkap polisi.
Pernyataan tersebut dipandang sebagai sindiran pada pemerintah yang kerap menangkap pengkritiknya, seperti contoh Habib Rizieq Shihab, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan para pengkritik lainnya yang dijerat dengan UU ITE.
Pihak istana pun bereaksi atas pernyataan Jusuf Kalla tersebut. Tenaga Ahli Kepresidenan Ade Irfan Pulungan menuding Jusuf Kalla memprovokasi masyarakat dengan kritiknya itu.
“Pak JK itu pernah mendampingi Presiden Jokowi jadi paham bagaimana berkomunikasi dan menyampaikan kritik,” kata Daniel, Senin (15/2).
Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga telah membuka pintu kepada masyarakat untuk mengkritik. Sehingga, seharusnya tak masalah siapapun bebas mengkritisi kinerja pemerintah.
“Presiden Jokowi sendiri secara jelas sudah menyampaikan bahwa pemerintah butuh kritik, jadi tidak perlu direspon secara reaktif seperti itu, nanti malah merugikan Pak Jokowi sendiri,” jelasnya.
Diketahui, Jusuf Kalla saat diskusi virtual bertema Mimbar Demokrasi Kebangsaan dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2) menyampaikan kritikannya ke pemerintah.
“Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata Jusuf Kalla.(pojoksatu/ima)